JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen, Anang Ristanto, menyampaikan beberapa langkah strategis sehubungan dengan penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun anggaran 2025.
Dalam pernyataannya, Kemendikdasmen berkomitmen untuk mempercepat dan mempermudah penerimaan dana BOSP di satuan pendidikan guna mendukung transformasi pendidikan yang lebih baik di seluruh Indonesia.
“BOSP merupakan sumber pendanaan yang sangat berkontribusi dalam mendukung proses transformasi pendidikan dan juga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan,” kata Anang di Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Tahun 2025, Kemendikdasmen telah merancang beberapa terobosan penting, antara lain peningkatan satuan biaya majemuk pada satuan pendidikan di daerah khusus. Hal ini bertujuan untuk menekan ketimpangan biaya pendidikan antar satuan pendidikan yang berada di wilayah yang sama. Terobosan ini menyasar 15.046 satuan pendidikan dan 1,1 juta peserta didik di seluruh Indonesia.
Dengan anggaran sebesar Rp 59,2 triliun, alokasi Dana BOSP tahun 2025 akan mencakup 423.080 satuan pendidikan. Anggaran tersebut juga mencakup kenaikan satuan biaya di daerah khusus yang diharapkan dapat memaksimalkan manfaat yang dirasakan oleh peserta didik, khususnya di daerah-daerah dengan kondisi pendidikan yang lebih membutuhkan dukungan.
Pada tahun ini, Kemendikdasmen bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkolaborasi untuk memastikan penyaluran dana BOSP dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Penyaluran BOSP yang memasuki tahun ke-6 ini menargetkan 98 persen satuan pendidikan dapat menerima dana pada kesempatan pertama di bulan Januari 2025.
“Pada tahun 2024, kita sudah mencatatkan sejarah dengan penyaluran dana BOSP terbaik dan tercepat, yaitu 96 persen satuan pendidikan menerima dana pada kesempatan pertama di bulan Januari,” ujar Anang Ristanto.
Untuk tahun 2025, lanjut Anang, Kemendikdasmen menargetkan 98 persen satuan pendidikan dapat menerima dana BOSP pada Januari.
Oleh sebab itu, untuk memastikan kelancaran dan percepatan penyaluran, Kemendikdasmen mengimbau kepada pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan agar segera menyelesaikan perencanaan anggaran tahun 2025 pada tahun sebelumnya (T-1).
Dibeberkan, hingga 23 Desember 2024, sebanyak 314.376 satuan pendidikan atau 74 persen telah melakukan perencanaan pada T-1 dan 240.683 satuan pendidikan atau 57 persen perencanaannya sudah disahkan oleh dinas setempat. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 137.000 satuan pendidikan.
“Dengan adanya persiapan yang matang, Kemendikdasmen berharap dana BOSP dapat disalurkan tepat waktu, memberikan manfaat yang lebih besar, dan berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan yang lebih merata di seluruh Indonesia,” ujar Anang.
Pewarta : Nicha R
