JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) di Jakarta untuk membahas delapan kebijakan strategis pendidikan.
Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Zonasi, Artificial Intelligence (AI) untuk Pendidikan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K), Guru Penggerak, Kurikulum Merdeka, Ujian Nasional (UN) dan Asesmen, SMK Masa Depan, serta Sekolah Unggulan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa pihaknya belum mengambil kebijakan apa pun terkait isu-isu yang berkembang. Ia berharap melalui diskusi ini akan diperoleh masukan komprehensif untuk menentukan langkah yang tepat.
“Kami memohon masyarakat bersabar. Kebijakan yang akan diambil berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan melalui analisis mendalam demi kepentingan bangsa,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Sistem PPDB berbasis zonasi menjadi salah satu topik yang menarik perhatian. Aktivis pendidikan Tamansiswa, Ki Darmaningtyas, menyebut sistem ini menimbulkan ketidakadilan bagi siswa berprestasi yang tidak diterima di sekolah negeri karena faktor jarak.
“PPDB perlu menggunakan sistem afirmatif yang mempertimbangkan jarak, seleksi berbasis nilai, serta kuota bagi siswa kurang mampu dan jalur prestasi,” kata Darmaningtyas.
Widiyaprada Ahli Utama, Yaya Jakari, turut mengungkapkan perlunya data akurat untuk mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Asesmen Nasional (AN). Menurutnya, data ini penting untuk memastikan kebijakan yang lebih relevan dan terukur.
“Melalui DKT ini, kami harapkan masukan yang mampu menyempurnakan kebijakan dan memastikan mutu pendidikan yang terjamin,” ujarnya.
Di tempat yang sama pula, Direktorat SMK turut memaparkan strategi menghadapi tantangan lulusan SMK yang belum terserap dunia kerja. Widiyaprada Ahli Utama, Ade Erlangga, menegaskan pentingnya keterkaitan kurikulum dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).
“Lulusan SMK harus siap bekerja, berwirausaha, atau bersaing di pasar kerja internasional,” jelas Ade.
Ade juga menyoroti kebutuhan pemerataan guru di SMK dan mengusulkan pelibatan ahli berpengalaman untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar.
Diskusi ini diharapkan menghasilkan kebijakan pendidikan yang lebih matang, akomodatif, dan berkeadilan. Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kebijakan berbasis data dan masukan dari berbagai pihak.
“Semangat dari penyusunan kebijakan adalah untuk menjamin mutu pendidikan, baik secara internal maupun eksternal,” tutup Mendikdasmen, Abdul Mu’ti.
Editor : Nicha R
