PPU – Sepanjang 2023 Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara (PPU) telah menyelesaikan target kinerja pada masing-masing bidang. Serta satu kasus yakni dugaan korupsi di Pelabuhan Buluminung masih akan terus berlanjut.
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU Faisal Arifuddin dalam pertemuan dengan awak media di awal 2024, Jumat (5/1/2024). Ia memaparkan satu per satu hasil kerja yang dinilai baik dari bidang Pidana Umum (Pidum), Pidana Khusus (Pidsus), Intelejen, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta dari Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R).
Pertama, pada bidang Intelijen berhasil menjalankan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum diantaranya 6 kegiatan jaksa masuk sekolah, 1 penerangan hukum , 2 kegiatan jaksa menyapa, dan 3 kegiatan om jack menjawab dengan total peserta 2.788.
“Di bidang intelijen juga kami ada program jaksa garda desa dengan 10 kegiatan yakni sosialisasi tetang pembinaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan desa. Ada juga kegiatan supporting pembangunan strategis ibukota negara (IKN), pembentukan posko jaga desa serta pembentukan posko pemilu,” ungkapnya.
Di bidang Pidum, pihaknya telah menyelesaikan 5 perkara retorative justice, 7 perkara perempuan berhadapan dengan hukum, 7 perkara anak berhadapan dengan hukum. Juga ada penyelesaian perkara melalui diversi sebanyak 5 perkara.
Sementara di bidang Datun, 3 pemberian pendapat hukum, 12 pendamping hukum, 1 bantuan hukum dalam bentuk litigasi. Lalu ada 6 bantuan hukum non litigasi, 3 tindakan hukum lain, 24 pelayanan hukum lisan serta 1 pelayanan hukum tertulis.
“Di bidang Datun kami telah menyelamatkan keuangan negara dengan nilai Rp 1.054.794.905,” bebernya.
Sedangkan di bidang PB3R, pihaknya telah mengembalikan 186 barang bukti, pemusnahan barang bukti diantaranya (140 perkara TPUL, 37 OHARDA. Kemudian 21 Kamnegtibun, 9 Tipiring dan 1 TiPidsus), penjualan langsung 55 barang bukti dari perkara tindak pidana umum.
Selain itu, uang rampasan yang telah disetorkan ke kas negara Rp 12.632.000, penjualan langsung Rp 43.296.400, penyerapan anggaran 77,37 persen. Rencana lelang barang bukti 7 dari perkara tindak pidana umum serta 354 barang bukti yang dikelola.
“Terkait proses penegakan hukum di PPU kami mohon kerjasama semua pihak. Kami juga akan selalu mengupdate kegiatan kami,” lanjutnya.
Lebih lanjut, di bidang pidana khusus Pidsus di 2023 pihaknya berhasil menyelesaikan 1 penyelidikan, 1 penyidikan, 6 perkara penuntutan. Kemudian 7 eksekusi dan 1 kasus penindakan atau pemberantasan mafia pelabuhan.
“Saat ini kasus mafia pelabuhan yang di buluminung itu masih dalam proses penyidikan, pemeriksaan dengan mengumpulkan alat bukti dan keterangan para saksi,” ujar Faisal.
Dalam kasus ini, pihaknya mengakui masih melakukan berbagai upaya mengumpulkan alat bukti terkait dugaan korupsi retribusi di Pelabuhan Buluminung tersebut. Sebab sebelumnya tim penyidik menemukan beberapa bukti pengurangan jumlah retribusi yang dihasilkan dari aktivitas bongkar-muat sejak 2019-2022.
“Ada dokumen, maupun yang berasal dari keterangan saksi. Selain itu juga, ada dokumen dan saksi yang juga masih dalam pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kejari PPU dalam hal ini juga tengah berkoordinasi dengan KPK, mengenai dokumen yang diperlukan tersebut. Harapannya bisa meminjam untuk keperluan pemeriksaan di Kejari PPU, untuk dilakukan sebagai percepatan.
“Targetnya Kami upayakan tahun ini selesai. Calon tersangka belum ada, karena Kami masih terbatas proses pemeriksaanya,” pungkas Faisal. (SBK)
