PENAJAM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara (PPU) berkunjung ke DPRD PPU, Selasa (6/9/2022). Kunjungan ini untuk mempererat sinergi antar lembaga dalam penegakan hukum menyambut Ibu Kota Negara (IKN).
Selain itu, kunjungan ini juga sebagai ramah tamah berkaitan dengan pimpinan baru di Korps Adhyaksa. Rombongan yang dipimpin Kepala Kejari PPU, Agus Chandra disambut Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor.
“Karena saya baru tugas di sini, maka saya bersilaturahmi dengan pimpinan DPRD dalam rangka meningkatkan dukungan kejaksaan kepada Pemerintah dan DPRD PPU, mendukung rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah PPU,” kata Chandra.
Dalam kesempatan itu, ia menyatakan kesiapan dalam meningkatkan sinergi antar kedua institusi. Menyamakan persepsi dalam keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing sesuai tupoksi demi mewujudkan visi misi Pemkab PPU.
“Kejaksaan di bidang hukum, melalui instrumennya perdata, pidana, dan intelejen. Kami memfungsikan diri bersinergi kaitannya dengan penegakan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif,” jelasnya.
Lebih dari itu, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) juga tak luput dari pembahasan. Bahwa Kejari PPU juga menyatakan komitmennya dalam menyukseskan pembangunan pusat negara baru itu hingga tuntas.
Seperti diketahui, pembangunan IKN membutuhkan anggaran APBN 30 persen serta 70 persen melibatkan unsur swasta. Salah satunya di sisi inilah pihaknya akan berperan aktif dalam pengawasan proses penyediaan pembangunan infrastruktur.
“Dengan adanya ibu kota negara di PPU tentu saja pembangunan harus kita dukung. Oleh karena itu kami di kejaksaan berupaya untuk mendukung pembangunan dengan memastikan bahwa adanya kepastian hukum dalam investasi untuk penyediaan infrastruktur di IKN,” tegas Chandra.
Sementara itu, Syahrudin menyambut baik kunjungan dan rencana peningkatan sinergi yang akan dibangun. Terlebih, dua institusi ini tergabung bersama dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU yang harus berjalan seiring.
“Saya kira ini hal yang baik dan harus kita suport sama-sama. Kita perlu ada sinergi bersama teman-teman Forkopimda. Apapun hal yang terkendala dengan kondisi yang ada, kita harus diskusi bersama Forkopimda ini penting buat kita,” ungkapnya.
Kemudian, persoalan IKN memang menjadi poin utama dalam pertemuan. Yang mana dalam mendukung rencana pemerintah pusat ini, sambungnya, semua pihak perlu untuk menyatukan persepsi. Karena dengan hadirnya Badan Otorita IKN, tidak sekaligus semua fasilitas kependudukan bisa langsung diterima.
“Tentu dengan adanya pembangunan dari pemerintah pusat jelas perlu adanya pengamanan, butuh kepastian hukum. Saya kira ini penting guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sedini mungkin. Kalau kita kuat dan solid ini menjadi posisi penting buat mendukung IKN,” pungkas Syahrudin. (sbk/adv)
