BALIKPAPAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Balikpapan saat ini tengah menanti hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dimana ada dugaan penggelembungan anggaran untuk pengadaan plasma nano bubble oleh PDAM Balikpapan.
“Sekarang ini tinggal menunggu perhitungan kerugian negara dari BPKP. Karena itu harus riil, setelah itu ke tahap selanjutnya menetapkan siapa yang seharusnya bertanggungjawab,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan, Ardiansyah, Senin (9/1/2023).
Lebih lanjut Ardiansyah menjelaskan, anggaran pengadaan plasma nano bubble oleh PDAM Balikpapan tercatat menembus angka Rp 6,8 miliar. Dan angka tersebut dinilai terlalu besar, sehingga menjadi sorotan Kejari Balikpapan melalui hasil penyelidikan.
“Jadi barangnya (nano bubble) untuk sementara berdasarkan hasil penyelidikan itu ada indikasi terlalu mahal. Makanya kemahalannya itu yang kita monitor,” jelasnya.
Ardiansyah menambahkan, mengarah terhadap dugaan korupsi dari hasil temuan penyidik seharusnya harga plasma nano bubble tidak sampai Rp 6,8 miliar. Dalam hal ini, pihaknya pun menyorot pada proses pengadaannya yang dianggap tak sesuai ketentuan.
Sampai dengan saat ini, Ardiansyah mengaku pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang yang sebagian besar berkenaan langsung dengan proyek pengadaan itu.
“Diantaranya Direktur Teknik, Direktur Utama, Pelaksana Kegiatan, dan Panitia Kegiatan. Dimana status kasus sudah naik tahap ke penyidikan,” tutupnya.
Seperti diketahui, teknologi nano bubble sendiri dimanfaatkan di bidang perikanan, pertanian, peternakan, pengolahan air bersih dan limbah, serta remediasi ekosistem perairan. (Bom)
