Catatan: Rizal Effendi
BIAR namanya Slamet, toh dia merasa ada yang tidak selamat jika tak ada upaya maksimal dilakukan dalam menyongsong kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Inilah opini sekaligus kegelisahan yang belakangan sangat intensif disuarakan oleh M Slamet Brotosiswoyo, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim.
Pak Slamet, panggilan akrabnya, adalah salah seorang di antara tokoh-tokoh Kaltim yang belakangan sangat intens mencari solusi agar sebagian “kue besar” IKN dapat dinikmati orang Kaltim sendiri. Sehingga Kaltim bisa menjadi tuan rumah atau setidaknya tidak menjadi penonton atau anak telantar ketika pekerjaan besar membangun IKN lagi gencar-gencarnya dilaksanakan.
“Kecelakaan besar kalau akhirnya kita menjadi penonton. Sebab, pembangunan IKN membuka ruang yang sangat besar untuk kita untuk berpartisipasi sebagai pengusaha kontraktor, pengadaan, angkutan, makanan sampai penyediaan tenaga kerja,” kata Pak Slamet yang sudah tiga periode memimpin Apindo Kaltim.
Seperti kita ketahui, ground breaking pembangunan IKN seyogianya sudah dicanangkan Presiden Jokowi dalam bulan Agustus ini. Meskipun sampai saat ini masih dilakukan persiapan, akan tetapi sebagian pekerjaan sudah mulai dilaksanakan terutama pekerjaan dasar melalui program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Jokowi sudah mematok sebelum 17 Agustus 2024, sebagian bangunan fisik IKN seperti Istana Presiden dan Wapres sudah berdiri di sana. Sehingga dia masih sempat melaksanakan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di lokasi IKN. Sekaligus menandai tahun terakhir masa jabatannya yang kedua.
Biaya pembangunan IKN yang dilontarkan terakhir oleh Presiden sekitar 33 miliar US dolar. Angka rupiah yang pernah disampaikan hampir Rp 500 triliun. Biaya sebesar itu, 20 persen diambil dari APBN, dan sisanya 80 persen dari investasi atau partisipasi sektor swasta dalam dan luar negeri.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan, kementeriannya hingga 2024 akan mendapat anggaran APBN sekitar Rp 43 triliun untuk pembangunan prasarana dasar di IKN. Pagu anggaran pada tahun 2023 ditetapkan sekitar Rp 20,8 triliun untuk membangun kompleks perkantoran presiden dan wapres, jalan nasional, serta jalan tol.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Pemerintah menyiapkan Rp 23 triliun untuk IKN di APBN 2023. Sebagian besar dialokasikan di PUPR, sisanya di kementerian dan lembaga lainnya.
Berkaitan dengan pekerjaan besar itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengungkapkan, pihaknya membutuhkan tenaga kerja sekitar 260 ribu personel untuk membangun IKN hingga 2024. Di tahun ini saja direkrut sekitar 30 ribu orang untuk mengisi 25 jabatan kerja di sektor konstruksi, yang meliputi kualifikasi operator dan kualifikasi ahli.
“Mengingat pekerjaannya membutuhkan tenaga kerja yang standar dan dijamin hasilnya, maka yang terpilih mengisi pekerjaan di IKN harus bersertifikasi,” kata Zainal ketika membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahap I di Bendungan Sepaku Semoi, Sabtu (27/8) lalu.
Gubernur Isran Noor membayangkan betapa besarnya peluang yang bakal diraih masyarakat sekitar Sepaku dan Kaltim. Baik peluang pekerjaan maupun usaha. “Kalau puncaknya nanti dibutuhkan 200 sampai 250 ribu tenaga kerja, bayangkan betapa besarnya peluang usaha di bidang katering,” kata Isran ketika membuka konsultasi publik pembangunan IKN di Balikpapan beberapa waktu lalu.
Isran menghitung, jika tiap tenaga kerja mengeluarkan uang Rp 50 ribu untuk makan dan minum, maka setiap harinya usaha katering mendapatkan pemasukan sekitar Rp 10 miliar. “Itu belum yang lain lagi,” tambahnya.
KALAH WAKTU
Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo merasa risau dan khawatir bila pengusaha dan tenaga kerja daerah tidak siap mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja IKN yang bersertifikasi. “Meski sekarang diadakan pelatihan, rasanya kita kalah waktu dengan kebutuhan IKN yang sudah di depan mata,” katanya dalam seminar “Mengawal Pembangunan IKN, Dilema Dunia Usaha antara Jadi Penonton atau Tuan di Rumah Sendiri,” yang dirangkai acara HUT ke-70 Apindo di Hotel Platinum, pekan lalu.
Pengalaman di pekerjaan perluasan kilang Pertamina (RDMP) Balikpapan membuktikan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang terserap datangnya dari luar Kaltim. Mulai soal pengalaman, sertifikasi kompetensi sampai mental dan etos kerja menjadi faktor penghalang tenaga kerja lokal masuk ke pasar kerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, Rozani Erawadi tak menampik kalau Balai Latihan Kerja (BLK), yang ada di daerah ini punya keterbatasan dalam melakukan pelatihan baik berkaitan kapasitas yang dilatih maupun jenis latihannya. “Penyediaan tenaga kerja terlatih untuk IKN memang pekerjaan besar. Revitalisasi BLK tengah kita lakukan,” katanya.
Apindo, kata Pak Slamet, sudah membentuk Satgas IKN, yang diketuai Rektor Uniba Dr Isradi Zainal. Satgas ini bertugas untuk membaca dan memetakan peluang, tantangan dan hambatan dalam menangkap pembangunan IKN bagi Kaltim.
Salah satu yang dikeluhkan Isradi, pengusaha lokal kebanyakan hanya menggerutu dan kurang aktif mengambil langkah antisipatif. “Sayangnya pengusaha lokal kurang proaktif. Begitu juga para pencari kerja daerah tidak berusaha meningkatkan kompetensinya,” papar Isradi.
Berkaitan dengan itu, Apindo Kaltim menggagas pendirian Lembaga Sertifikasi dan Profesi bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). “Tapi terhambat izinnya sampai sekarang belum keluar,” kata Pak Slamet.
Rektor Universitas Mulawarman Prof Masjaya MSi mengakui perlu langkah terobosan dalam meningkatkan SDM lokal agar segera memiliki sertifikasi kompetensi. “Ya misalnya SDM lokal yang sudah pengalaman bisa segera mendapatkan prioritas memiliki sertifikasi kompetensi tanpa melalui proses pelatihan yang panjang,” kata Masjaya, yang juga masuk dalam tim ahli Tim Transisi IKN.
Masjaya menawarkan, Unmul siap bekerjasama dengan semua pihak dalam ikhtiar peningkatan kualitas SDM lokal. Hal yang sama juga disampaikan Rektor Uniba Dr Isradi dan mantan rektor Universitas Mulia Dr Agung Sakti Pribadi. “Kita siap,” kata mereka.
Pengusaha ARCO Group, H Karmin Laonggeng SE meminta Pemerintah dan pemerintah daerah terlibat aktif menjembatani pengusaha dan pekerja lokal agar bisa berpartisipasi penuh dan mempunyai kemampuan memadai untuk ikut terlibat dalam pembangunan IKN. “Kalau tidak kita bakal tercecer,” katanya.
Saya mengusulkan agar pemberdayaan pengusaha dan pekerja lokal di IKN menjadi proyek strategis nasional. Biar dilakukan langkah percepatan, baik jangka pendek, menengah atau di masa mendatang. Itu sebabnya saya ngotot di antaranya Institut Teknologi Kalimantan (ITK) masuk dalam program tersebut. Juga keterlibatan Unmul dan lembaga pendidikan di daerah ini termasuk SMK.
Banyak warga yang bertanya ke mana aksesnya untuk mendapatkan informasi khusus mengenai peluang-peluang di IKN. Saya kira ini sangat penting. Tidak ada salahnya kampus atau pemerintah daerah membentuk Satgas Informasi IKN. Biar kita tahu hari per hari, ada apa di IKN? Bukan cuma jalan-jalan dan foto selfi di Titik Nol saja. Lalu puas. Jangan-jangan hasilnya nol karena kita terlambat tahu, dan eh, tahu-tahu IKN sudah jadi, kita pun tinggal gigit jari.(*)
