SAMARINDA – Kekhawatiran hadirnya kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur membuat sejumlah masyarakat menggelar aksi di simpang empat Mall Lembuswana, pada Jumat (2/8/2024).
Berbagai spanduk-spanduk bertuliskan kecaman terhadap kotak kosong dibentangkan, menandai aksi tersebut.
Diketahui aksi itu diinisiasi oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Demokrasi Kalimantan Timur (Somasi Kaltim).
“Selamatkan demokrasi! Tolak kotak kosong,” tegas Bayu selaku Koordinator Somasi.
Sebelumnya, Rudy Mas’ud dan Seno Aji berhasil mengumpulkan 44 kursi parlemen dari persyaratan 11 kursi dalam Presidential Threshold pencalonan. Strategi Rudy-Seno digadang-gadang menutup kesempatan Pasangan Calon (Paslon) lain untuk ikut berkontestasi di Pilkada.
Tidak hanya soal Pemilihan Gubernur (Pilgub) beberapa kota di Kaltim juga berpeluang diisi oleh kotak kosong. Seperti Balikpapan dan Samarinda, bahkan pada Pemilu sebelumnya, Balikpapan dan Kutai Kartanegara telah melangsungkan pemilu dengan calon tunggal.
Atas dasar itu pula, aksi tolak kotak kosong di Samarinda digelar. Menurut Bayu, kondisi perpolitikan seperti ini tidak baik untuk masa depan demokrasi Kaltim. Sebab pada akhirnya politik hanya akan diikuti oleh cukong-cukong yang enggan berdemokrasi demi kepentingan pribadi.
“Pada akhirnya, nasib masyarakat Kaltim akan terabaikan,” ujarnya.
Penolakan tidak sampai di situ, di tempat lain Dinamisator Liga Muda Nusantara (LMN), Irsyandialfi menganalogikan politik seperti permainan papan catur. Menurutnya strategi untuk membiarkan adanya kotak kosong, sama saja dengan tidak membiarkan lawan bergerak sama sekali.
“Pemain catur, kadang-kadang harus membiarkan lawan bergerak lebih dulu agar bisa menang. Tapi di sini udh terlambat bagaimana mau bergerak, kalau sudah skak mat,” terangnya.
Lebih jauh, Alfi — sapaan akrabnya, tidak ingin melihat hanya satu sosok yang ada di kertas surat suara. Karena baginya, kotak kosong tidak akan membuat masyarakat memilih, justru malah membuat masyarakat abai terhadap politik.
“Siapa yang mau ke TPS kalau lawannya kotak kosong, sedangkan yang jelas-jelas dua paslon saja masyarakat enggan ke TPS,” lanjut Alfi.
Kecaman demi kecaman hadir di antara sekelompok masyarakat. Alfi bahkan mengancam akan ada aksi lebih besar bila kondisi politik dibiarkan tanpa perlawanan.
Di sisi lain, para akademisi juga menganggap bahwa kotak kosong tidak memberikan dampak lain. Seperti yang diungkapkan oleh Herdiansyah Hamzah alias Castro.
“Kotak kosong bermakna kendali demokrasi ada di tangan oligarki,” jelas pengamat politik dari Universitas Mulawarman tersebut.
Najidah, koordinator Klinik Pemilu Fakultas Hukum Universitas Mulawarman juga menyuarakan hal yang senada.
“Apapun bentuknya, kotak kosong akan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Pilkada Kaltim memang belum dipastikan melawan kotak kosong atau calon tunggal. Seperti di Samarinda misalnya, bahkan sosok Andi Harun belum mendapat dukungan resmi dari partai.
Namun berbeda dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub), sosok petahana yaitu Isran Noor dan Hadi Mulyadi justru berada di posisi yang tidak menguntungkan. Pasalnya hanya sisa 11 kursi parlemen yang diperebutkan dari partai PDI Perjuangan dan Demokrat.
“Gerakan tolak kotak kosong sebenarnya cukup terlambat, kenapa baru bangkit setelah diinjak tetapi kakinya sudah terbenam dalam lumpur,” begitu ucap Yustinus Sapto Hardjanto, akademisi sekaligus budayawan Kaltim perihal aksi tolak kotak kosong yang terjadi di Samarinda.
Pewarta : Khoirul Umam
Editor : Nicha R
