Pemerintah sudah mendorong guru honorer bisa naik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun tidak semua guru honorer bisa menjadi PPPK. Bila pemerintah menghapus status honorer pada 2023, bisa jadi Kaltim akan makin kekurangan guru.
Berdasar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI, total guru di Kaltim mencapai 49.560 orang untuk tahun ajaran ganjil 2022/2023.
Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah yang paling banyak memiliki guru, yaitu 9.226 orang. Disusul Kota Samarinda yang mencapai 8.264 guru. Sementara Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tercatat hanya memiliki 913 guru (selengkapnya lihat infografis).
Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan SD dan SMP, Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda, Barlin Kusuma menyampaikan total guru di Samarinda lebih dari data dapodik itu. Total guru katanya, mencapai 9.435 orang, mulai PAUD, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau Pusat Layanan Autis (PLA), SD hingga SMP.
Dari jumlah itu, mayoritas bukan Pegawai Negeri Sipil (non-PNS). Sebanyak 5.520 orang berstatus non-PNS dan 3.915 orang berstatus PNS. “Samarinda kekurangan guru. Terutama SD dan SMP karena banyak yang pensiun, sementara formasi CPNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tidak mampu mengimbangi kekurangan,” jelasnya, Minggu (7/8/2022).
Kekurangan ini katanya, karena banyak guru yang memasuki masa purnatugas atau pensiun. Samarinda saat ini kekurangan sekitar 1.300 guru, sementara itu pemerintah membatasi jumlah PNS yang mengabdi di daerah.
Untuk menghindari lowongnya tenaga pengajar di Samarinda, Disdik Samarinda sebagaimana ditegaskan Kepala Dinasnya Asli Nuryadin, menyilakan sekolah mengangkat guru honorer dengan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Berlin mengatakan, rencana pengahapusan tenaga honorer atau non-PNS menjadi momok bagi dunia pendidikan mengingat mayoritas guru di Samarinda berstatus honorer. “Kami menunggu arahan Pak Walikota. Kalau di provinsi Pak Isran tegas, Bosda Provinsi akan ditambah supaya sekolah bisa merekrut guru honorer di sekolah,” sebutnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menerangkan, masalah tenaga pendidik di Kaltim bukan hanya tentang jumlah, namun juga terkait penyebaran atau pemerataan guru. Idealnya katanya, satu guru mengajar untuk 24 siswa. Namun dari data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud Ristek RI, satu guru PNS mengajar 32 hingga 44 siswa, dari jenjang SD hingga SMA/SMK.
Menurut politisi Gerindra ini, penyebaran tenaga pendidikan ke daerah juga tidak merata, terutama di daerah terpencil dan pedalaman. Pendistribusian guru harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
“Andai guru tidak menumpuk di kota sebenarnya sangat cukup. Masalahnya banyak guru menumpuk di kota. Karena itu disarankan ada insentif untuk merangsang guru mau (bertugas) di desa,” terangnya Minggu (7/8/2022).
Dia mengatakan, penghapusan tenaga honorer memang dapat menjadi persoalan dunia pendidikan mengingat beberapa daerah mayoritas guru berstatus non-PNS. Namun ujarnya, karena tujuan penghapusan tenaga honorer untuk perbaikan sistem perekrutan, diharap mampu berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan.
“Kan sudah ada juga pengangkatan PPPK. Yang diprioritaskan guru, walaupun baru Berau dan Samarinda saja yang diserahkan SK (Surat Keputusan) dan pemberkasan gaji, namun 8 kabupaten/kota lainnya juga berharap secepatnya. Semoga saja guru-guru ini terjamin kesejahteraannya,” tandasnya.
Diketahui Pemprov Kaltim berencana akan melakukan pengangkatan 1.198 guru sebagai PPPK pada tahun ini. Tahap pertama sebanyak 685 guru telah mendapat SK dan tahap kedua rencananya akan diberikan kepada 513 guru. (eky)
