SAMARINDA – Untuk meningkatkan peringkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Kaltim harus belajar kepada sang maestro, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Untuk itu, beberapa waktu lalu (25/11), Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kaltim Moh Jauhar Efendi, memimpin rombongan kunjungan kerja Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Demokrasi Provinsi Kaltim ke Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta.
Kunjungan dimaksudkan untuk mengembangkan wawasan mengenai pelaksanaan tugas fungsi Tim Pokja IDI Kaltim, sehingga bisa menumbuhkan inovasi di daerah, khususnya pada penguatan kinerja demokrasi.
IDI DKI Jakarta selama 4 tahun berturut-turut menduduki peringkat pertama tingkat nasional. Karena itu, Pokja IDI Kaltim menggali berbagai potensi keunggulan dari hasil penilaian IDI Provinsi DKI Jakarta yang selalu menempati urutan pertama.
Selain itu, kunjungan dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi antara Tim Pokja IDI Kaltim dengan Tim Pokja DKI Jakarta.
Sedangkan tujuan kunjungan kerja untuk memperkuat kinerja demokrasi di Kaltim, sebagai upaya peningkatan penilaian IDI Kaltim di tahun mendatang. Untuk tahun 2020, yang baru diumumkan pada tahun 2021 ini, IDI Kaltim menempati peringkat 3 nasional. Tingkat demokrasi di Kaltim masuk kategori high performing democracy, sementara peringkat 2 Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan paparan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Taufan Bakri, pencapaian IDI Prov DKI Jakarta selama 4 tahun berturut-turut berkat kerjasama yang baik seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, juga tindak-lanjut dari target yang telah diamanahkan Gubernur kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu dukungan anggaran untuk organisasi yang mendukung pencapaian IDI juga cukup tinggi. Misalnya saja untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp 8 miliar. Provinsi DKI Jakarta juga memiliki anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) sebanyak 2.347 orang, tersebar hingga ke tingkat Rukun Warga (RW). Rata-rata per bulan mereka mendapatkan honorarium Rp 2 – Rp 3 juta.
Di samping memiliki Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), DKI Jakarta juga memiliki Forum Wawasan Kebangsaan (FWK). Mungkin FWK ini satu-satunya yang ada di Indonesia.
Menariknya, di awal Tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan kajian tentang “Wajah Baru Jakarta Paska Ibukota Pindah ke Kaltim”. Kajian tersebut meliputi Perspektif Sosial Budaya, Perspektif Hubungan Internasional, Tinjauan Hukum, Tata Ruang, serta Pelajaran dari Malaysia dan Analisis Komunikasi Politik.
Semua itu telah dibukukan dalam Jurnal “Demokrasi” yang diterbitkan Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, edisi Maret 2020. Jauhar berpendapat, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta merupakan langkah antisipatif yang menggambarkan bagaimana wajah baru Jakarta setelah Ibukota pindah ke Kaltim, dan apa yang mesti mereka lakukan. (mj/red)