SAMARINDA– Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, mengungkap data realiasi belanja seluruh provinsi di Indonesia. Terkuak, Kaltim masuk 10 daerah dengan realisasi belanja APBD terendah. Hal tersebut disampaikan dalam Rakor Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam zoom meeting, Senin (2/12/2022).
Menanggapinya, Gubernur Kaltim Isran Noor, mendorong seluruh jajaran Pemprov Kaltim untuk memaksimalkan realisasi belanja APBD. Termasuk juga seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota, diminta untuk getol melakukan penyerapan anggaran. Isran berdalih, regulasi yang ruwet menjadi salah satu kendala serapan anggaran yang rendah di Bumi Etam
“Kita itu setiap tahun selalu saja mengalami keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Karena, bukan saja kita terlambat, tapi kita juga harus mengikuti aturan,” ucap Isran.
Salah satu contoh regulasi yang menjadi kendala, sebut Isran, yakni penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dan FMIS (Financial Management Information Syatem). Hal ini katanya, membuat pemerintah daerah kesulitan untuk segera menyerap anggaran.
Padahal menurutnya, ada beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Barat yang masuk 10 besar realisasi belanja tertinggi, tapi hanya menggunakan 1 aplikasi. Untuk itu, Isran meminta jajarannya untuk menggunakan 1 aplikasi saja untuk memperlancar proses serapan anggaran.
“Kalau mau pakai SIPD, pakai itu saja. Kalau mau pakai FMIS, pakai itu. Karena ada beberapa provinsi yang pakai satu saja sistem aplikasinya, yaitu Jatim dan Jabar. Jadi dia tidak pakai yang dari BPKP ternyata lancar,” jelasnya.
“Sebenarnya, daerah itu bukannya tidak ingin membelanjakan uangnya. Siapa yang tidak mau belanja? Tidak ada. Tapi persoalannya regulasi ketentuan ketatausahaan keuangan ini akan diikuti, itu yang kita taat pada pemerintah pusat,” lanjut Isran.
Agar serapan anggaran sesuai target, mantan Bupati Kutai Timur ini mengimbau seluruh jajaran serta pemerintah kabupaten/kota, melakukan peninjauan kembali terhadap sistem penatausahaan keuangan dan manajemen pelaksanaan kegiatan.
“Jangan terlalu kaku, kalau kaku, ya begini. Menjadi sorotan terus tiap tahun. Karena di daerah itu dianggap tidak mampu membelanjakan uangnya, padahal uangnya sedikit. Ini saya sampaikan biar jadi bahan pokok pikiran kita,” tutupnya.(eky)
10 provinsi dengan realisasi belanja APBD terendah:
- Nusa Tenggara Barat 83,88%
- DKI Jakarta 83,64%
- Papua Barat 83,25%
- Kepulauan Bangka Belitung 81,25%
- Sulawesi Tengah 80,36%
- Sulawesi Selatan 79,95%
- Kalimantan Utara 79,17%
- Kalimantan Timur 77,77%
- Maluku Utara 67,42%
- Papua 56,79%
