JAKARTA – Pemerintah memutuskan memasukan Kalimantan Timur dalam daftar provinsi yang akan menerapkan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, bersama Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Kebijakan tersebut diambil karena ketiga provinsi itu mengalami kasus aktif Covid-19 terbanyak di luar Pulau Jawa-Bali.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal mengatakan, secara umum kasus aktif di Indonesia kini terus menurun, namun di Kaltim, Sulsel, dan Sumut cenderung mengalami peningkatan, walau jumlahnya tak signifikan.
“Tapi kita harus menekan agar turun. Supaya turunnya signifikan, kalau PPKM secara umum ‘kan turunnya itu signifikan. Bisa sampai turun 50%,” kata Syafrizal, Jumat (5/3/2021). Begitu penerapan PPKM mikro diberlakukan di Jawa-Bali, jumlah penularan Covid-19 kembali turun hingga 50%.
Faktanya, lanjut dia, di ketiga provinsi tadi cenderung naik sehingga perlu kebijakan tepat agar ikut turun. “Jangan sampai PPKM di Jawa-Bali turun, luar Jawa-Bali malah stagnan. Jadi perlu kebijakan perluasan PPKM mikro,” jelas Syafrizal.
Dengan ditambahkannya Kaltim, Sumut, dan Sulsel, maka sudah ada 10 provinsi yang menerapkan PPKM mikro sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Irmendagri) No 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 tertanggal 4 Maret 2021. Instruksi ini sebelumnya hanya diberikan pada gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali.
Data Satgas Covid-19 Kaltim, selama 24 jam hingga Jumat (5/3/2021) siang disebutkan sebanyak 293 kasus terkonfirmasi positif dari total 57.292 kasus. Pasien sembuh 514 orang atau total 49.617, sementara terjadi penambahan kasus meninggal sebanyak 7 orang, atau total 1.350 orang sejak Covid-19 masuk Indonesia pada awal maret 2020. (prs)
KORAN DIGITAL MEDIA KALTIM, GRATIS
