PPU – Jumlah penduduk miskin ekstrem di Penajam Paser Utara (PPU) tercatat mencapai 1.800 jiwa pada tahun 2023 ini. Untuk memenuhi target 0 persen hingga 2024, Bupati PPU Hamdam menginstruksikan agar pendataan dilakukan secara optimal.
Hal itu terungkap saat rapat koordinasi (rakor) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting yang digelar oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU pada hari Rabu (5/4/2023).
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bapelitbang PPU, Tur Wahyu Sutrisno, dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor ini dilaksanakan atas dasar Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Instruksi tersebut mencakup amanat untuk menghapus kemiskinan ekstrem dengan target nol persen pada tahun 2024.
“Tujuan dilaksanakannya kegiatan rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait perumusan data pusat, penerima manfaat program yang didasarkan pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” kata Tur.
Adapun jumlah warga miskin ekstrem dengan kategori berpenghasilan di bawah Rp 12 ribu per hari atau setara dengan sekitar Rp 360 ribu per bulan saat ini masih cukup banyak, yakni sekitar 1.800 jiwa.
Angka ini sebenarnya turun dibandingkan tahun 2021, yakni sekitar 0,97 persen. Dari sebelumnya 2,10 persen menjadi 1,13 persen. Penurunan ini juga diklaim berkolerasi dengan penurunan angka stunting PPU dari 27,3 persen di tahun 2021 menjadi 21,8 persen di tahun 2022.
Di sisi lain, Bupati PPU Hamdam mengapresiasi hasil kerja bawahannya atas capaian ini, mulai dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hingga camat dan stakeholder yang terlibat dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) PPU dalam upaya menanggulangi kemiskinan.
“Tapi capaian ini tidak serta-merta membuat kita berpuas diri dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di PPU. Mengingat target angka kemiskinan PPU pada tahun 2023 adalah 1 persen dan untuk ditargetkan menjadi 0 persen, yang juga merupakan target nasional,” terangnya.
Di satu sisi, sebenarnya Hamdam juga masih ragu dengan jumlah penduduk miskin ekstrem yang ada di wilayahnya. Sebab di PPU saat ini telah banyak kesempatan lapangan pekerjaan, tergantung masyarakat melihat dan meraih kesempatan tersebut.
“Saya tidak yakin sebanyak itu. Siapa yang penghasilannya di bawah Rp12 ribu per hari?” tandasnya.
Ia menyebutkan bahwa permasalahan kemiskinan ini adalah aib bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Hamdam menegaskan permasalahan ini memerlukan perhatian bersama untuk menekan penurunan kasus.
“Bapak Presiden mengatensi betul, bahwa tahun 2024 tidak boleh lagi ada warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Kami harap para ketua RT bisa segera memvalidasi data,” sebutnya.
Ada beberapa langkah-langkah strategis yang perlu segera dilakukan. Salah satunya ialah dengan melakukan intervensi lewat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sebagai langkah penanganan jangka pendek.
“Untuk jangka panjangnya, harus kami tangani penyebab persoalannya. Tapi saya pikir, enggak mungkin lah,” ucap Hamdam.
Dalam hal itu pula, Hamdam meminta kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan kelurahan untuk mengoptimalkan peran RT dalam proses pendataan kemiskinan secara real. Ia menginstruksikan kelurahan sampai tingkat RT untuk memvalidasi data kemiskinan ekstrem.
“Saya titip kepada rekan-rekan di kecamatan untuk mengoptimalkan peran perangkat desa dan kelurahan, untuk mengoptimalkan peran RT-nya, terutama dalam mengecek atau memvalidasi kembali data real kemiskinan yang ada di desa dan kelurahan,” pungkasnya. (ADV)
