JAKARTA – Pemerintah menargetkan 5 juta guru, tenaga pendidik serta dosen di seluruh Indonesia mendapat vaksinasi Covid-19 hingga Juni 2021. Dengan begitu, kegiatan belajar tatap muka bisa dimulai sebulan kemudian atau Juli.
“Targetnya Juni nanti lima juta guru, tenaga pendidik kependidikan semuanya insya Allah bisa kami selesaikan (vaksinasi),” kata Presiden Jokowi saat meninjau vaksinasi Covid-19 untuk perwakilan para guru, tenaga pendidik, dan dosen di SMAN 70, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (24/2/2021).
Ia mengatakan, guru, tenaga pendidik, dan dosen menjadi prioritas agar proses kegiatan belajar tatap muka bisa dilakukan pada tahun ajaran baru pada Juli mendatang.
Jokowi berharap, provinsi lain bisa menjalani vaksinasi Covid-19 untuk guru, tenaga pendidik, dan dosen setelah Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 600 orang guru, tenaga kependidikan, dan dosen dijadwalkan menjalani vaksinasi Covid-19 di SMA 70.
KORAN DIGITAL EDISI 25 FEBRUARI
Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, karena masih dalam tahap adaptasi baru, proses belajar bisa saja tak sepenuhnya dilakukan secara tatap muka.
“Paling tidak dua kali seminggu (tatap muka), atau tiga kali. Karena protokol kesehatan tetap dijaga,” katanya. Dijelaskannya, vaksinasi kali ini memang prioritasnya untuk guru SD, PAUD, dan SLB. Beberepa hari kemudian giliran guru SMP, SMA, SMK hingga dosen.
Jenjang sekolah dasar diprioritaskan karena berdasar fakta bahwa semakin muda jenjang pendidikan, maka proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) makin sulit dilakukan. Nadiem menegaskan, sasaran vaksinasi tenaga pendidik berjumlah 5,5 juta.
Ini sudah termasuk pendidik di bawah naungan Kementerian Agama atau sekolah swasta.
Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua mencapai 38.513.446 orang yang terdiri dari 21,5 juta kelompok lanjut usia dan hampir 17 juta petugas pelayanan publik.
Vaksin tahap kedua diprioritaskan pada pedagang pasar, pendidik, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menyusul kemudian, TNI/Polri, pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, Kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet dan wartawan. (mss)
