BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim. Sodetan akses berlokasi di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 14 yang dilewati Presiden dalam perjalanan dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan pada Selasa, 24 Agustus 2021.
“Kita melihat ini lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik,” ujar Presiden dikutip dari instagram Pemprov Kaltim.
Dalam peninjauan, Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 15.33 WITA dan tampak didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ketiganya tampak berdiskusi seraya melihat peta dan meninjau langsung dengan teropong.
“Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana (airport, Red). Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja,” katanya. “Artinya apa, agenda ibukota baru ini tetap dalam rencana,” sambungnya.
Menhan Prabowo menyampaikan saran kepada Presiden bahwa lokasi calon IKN merupakan lokasi yang strategis. Menurutnya, harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota sehingga bisa memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi.
“Ini stretegis. Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri,” ungkap Menhan.
Menhan menilai, pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. “Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada Presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya, dan Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang,” jelas Menhan.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor, menyebut pemerintah dan masyarakat Kaltim berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas penetapan titik simpang sodetan ke arah IKN.
“Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah kami lakukan, juga masyarakat bersama-sama. Kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara, jadi tidak ada masalah dengan lahan,” ujar Gubernur Isran Noor. (setpres/hms/red)
