SANGATTA – Rencana pembangunan bandara baru di Kutim menghadapi sejumlah kendala serius, terutama terkait biaya operasional dan jumlah penumpang yang diperkirakan tidak mencukupi. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutim Jimmi, mengungkapkan bahwa meskipun ada keinginan kuat untuk merealisasikan pembangunan bandara baru, pelaksanaan proyek ini harus selaras dengan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kita harus mengikuti kebijakan dari pusat, termasuk apakah memungkinkan untuk membuka bandara baru dengan mengatur jadwal penumpangnya,” ujar Jimmy dalam wawancara terbaru di Kantor DPRD Kutim.
Menurut Jimmy, survei yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub)menunjukkan bahwa jumlah penumpang saat ini belum memadai untuk menutupi biaya operasional bandara.
“Hasil survei menunjukkan bahwa jumlah penumpang yang ada belum cukup untuk menutupi biaya operasional bandara, sehingga meskipun bandara baru dibuka, masih belum memungkinkan secara ekonomi,” jelasnya.
Jimmy menekankan bahwa keberlanjutan operasional bandara sangat tergantung pada volume penumpang. Tanpa jumlah penumpang yang memadai, biaya operasional akan menjadi beban berat bagi pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kelayakan ekonomi dari pembangunan bandara baru di Kutim.
Meskipun demikian, pembangunan bandara baru diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kutim. Namun, dengan hasil survei yang menunjukkan rendahnya jumlah penumpang, perlu adanya evaluasi lebih mendalam untuk memastikan investasi ini memberikan manfaat jangka panjang. Pemerintah daerah Kutim saat ini sedang mencari solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah meminta PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk memperpanjang runway di Bandara Tanjung Bara agar pesawat berbadan besar seperti Boeing dapat mendarat dengan aman. Namun, hingga saat ini, permintaan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pihak KPC.
“Sebenarnya pemerintah telah meminta KPC untuk memperpanjang runway agar pesawat Boeing bisa mendarat, namun hingga saat ini belum ada respons dari KPC,” tambah Jimmy.
Dengan tantangan yang ada, pemerintah daerah dan DPRD Kutim berkomitmen untuk terus mencari solusi yang memungkinkan agar rencana pembangunan bandara baru dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi wilayah tersebut. Jimmy menyatakan bahwa evaluasi dan diskusi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik.(Rkt/Adv)
