TENGGARONG– Menjelang tahun terakhir masa jabatan, duo Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor – Hadi Mulyadi pada Oktober 2023, beberapa aspek bakal diprioritaskan dan dikebut dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kaltim.
Hadi Mulyadi menyebut, dia dan Isran akan memprioritaskan pembangunan dan peningkatan sektor pertanian, demi memperkuat sekaligus mengambil peluang ketahanan pangan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM juga bakal diseriusi lagi. Salah satu terobosan yang telah dilakukan adalah pendampingan pelaku UMKM. Ini dibuktikan dengan ekspor lidi nipah yang berasal dari daun kelapa sawit ke 4 negara, sehingga mampu melibatkan 70 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Menjadikan kita (Kaltim) sebagai pengekspor non-migas terbesar di Indonesia, nomor dua setelah Jabar (Jawa Barat),” jelas Hadi Mulyadi pada Media Kaltim.
Dukungan penuh untuk UMKM di Kaltim, juga dalam bentuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hingga kini, setidaknya 65 ribu NIB sudah dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim. Menjadikan Kaltim masuk dalam 10 besar di Indonesia dalam hal pemberian NIB.
Meski begitu, Hadi Mulyadi mengakui, banyak program kerja terhambat akibat pandemi, sehingga fokus kegiatan banyak tersedot untuk penanganan Covid-19. Akibatnya banyak terjadi refocusing (realokasi) anggaran di tiap OPD di Kaltim.
“Bisa dikatakan proker (program kerja) 5 tahun hanya efektif berjalan 3 tahun,” lanjut mantan dosen tersebut.
Meski begitu, berbagai proker andalan berhasil terealisasi dengan baik. Diantaranya program pembangunan rumah layak huni, salah satunya dengan menggandeng pihak perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibilty (CSR).
Di sektor pendidikan, dengan terus meningkatkan pemberian beasiswa, melalui Beasiswa Kaltim Tuntas. Untuk pengajar, dengan meningkatkan nilai insentif guru, baik itu yang berada dibawah Disdikbud Kaltim, juga guru agama yang berada dibawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
“Kemudian pembangunan jalan dengan APBD Kaltim terbatas, terutama jalan-jalan usaha tani,” tutupnya. (afi)