TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menyoroti abrasi yang mengancam beberapa daerah di pesisir selatan Bumi Batiwakkal. Ia mengharapkan pemerintah tidak menyamaratakan seluruh pembangunan pengamanan pantai. Pasalnya, diperlukan kajian serius agar penanganan tidak dilaksanakan sia-sia.
Dirinya menerangkan, pembangunan pengaman pantai tersebut merupakan kewenangan pusat dan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V di Tarakan. Namun hal itu bukan berarti pemerintah daerah tinggal diam.
“Penanganan abrasi itu jangan disamaratakan. Khususnya yang ada gelombangnya tinggi harus dibangun pengaman pantai yang berbeda dengan yang gelombang lautnya kecil,” jelasnya.
Yang mana tujuannya agar pengaman pantai yang akan dipasang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Apalagi, sudah ada preseden buruk terkait hal itu, seperti pembangunan bronjong yang ada di Pulau Derawan.
“Perlu kajian matang ya supaya jangan baru dibangun terus rusak, dibangun rusak lagi. Ujung-ujungnya tidak ada manfaatnya,” tegasnya.
“Ke depan masalah abrasi ini harus diperhatikan. Harus ada upaya-upaya. Terus harus dengan BWS. Sehingga bisa turun anggaran untuk pembangunannya,” tandasnya. (adv/dez)
