PPU – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditetapkan menjadi pilot project pertama di Kaltim dalam program data kelurahan/desa presisi. Selain berkaitan dengan perbaikan rencanan dan pembangunan daerah yang berasal dari data, juga karena PPU yang dijadikan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menjelaskan program yang digagas Pemprov Kaltim ini adalah hasil dari pengembangan big data dan teknologi yang akan memberikan data. Mulai tentang kemiskinan, stunting, jumlah penduduk, dan informasi penting lainnya mulai tingkat desa dan kelurahan yang ada di PPU.
“Data desa presisi ini merupakan data yang luar biasa sebagai data perencanaan pembangunan. Artinya melalui data presisi ini dijamin ketepatannya karena prosesnya telah melalui sensus langsung di masyarakat sehingga pemerintah dapat mengetahui secara detail kondisi apapun yang ada di seluruh desa dan kelurahan,” katanya dalam kegiatan serah-terima hasil data desa dan kelurahan presisi di PPU antara Fakultas Ekologi Manusia IPB University dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, BPD Kaltim dan Kaltara, oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, Jumat, (16/2/2024), di Novotel Balikpapan.
Melalui data desa dan kelurahan presisi itu, sambungnya, pemerintah juga dapat merancang pembangunan di desa. Mulai di bidang sosial, sanitasi, pertanian, kemasyarakatan dan sebagainya. Semua akan mudah dilakukan karena sudah ada datanya di sana.
Makmur juga mengungkapkan bahwa selama ini Pemkab PPU juga mendapatkan kendala dalam pembangunan daerah. Karena yang digunakan sebagian besar hanya berdasarkan perkiraan.
Sehingga hal itu menyebabkan pembangunan yang dilaksanakan cenderung tidak akurat. Maka dengan data desa presisi ini, nantinya dapat digunakan sebagai acuan pembangunan mulai tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
Adapun PPU memiliki 54 kelurahan/desa, meliputi 24 kelurahan dan 30 desa. Pun ke depan, perencanaan pembangunan harus berbasis data agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran.
“Misalkan berapa jalan rusak, berapa rumah miskin, status sosial dan sebagainya hingga persoalan terkecil di desa dapat kita ketahui. Tinggal kita klik maka informasi itu akan muncul. Jadi dari data desa presisi ini kita sudah bisa merencanakan pembangunan apa yang sesuai kondisi di masyarakat,” terang Makmur.
Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan proyek percontohan berbasis data desa presisi merupakan tidak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. PPU dipilih menjadi proyek percontohan data desa presisi karena merupakan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
PPU dijadikan sebagai proyek percontohan data desa presisi, agar pembangunannya selaras dengan IKN. PPU sebagai daerah penyangga harus tumbuh bersama perkembangan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.
Dengan perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data, lanjutnya, akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Selama ini, kebanyakan perencanaan pembangunan hanya copy paste.
“Selama ini tidak jelas datanya. Saya tidak menyalahkan kebijakan masa lalu, mungkin itu benar di masa lalu. Tapi sekarang pergerakan terus berubah, sehingga harus berbasis data supaya alokasi dana tepat sasaran. Misalnya, di desa tersebut berapa rumah belum memiliki WC, berapa anak yang tidak sekolah, berapa bangunan sekolah yang tidak layak dan lainnya. Itu datanya harus jelas supaya penggunaan anggaran lebih efisien,” pungkas Akmal. (ADV/Humas/SBK)
Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha R
