JAKARTA – Debat Kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di Jakarta pada Minggu (3/11/2024) berhasil menarik perhatian kembali. Kali ini Isran Noor – Hadi Mulyadi dan Rudy Mas’ud – Seno Aji saling adu serangan terhadap program – program yang diunggulkan masing-masing pasangan calon (paslon).
Dalam kesempatan ini, Isran sempat menanggapi pertanyaan dari Panelis soal cara paslon menyikapi kerawanan korupsi di Kalimantan Timur. Namun, jawaban yang dilontarkan Isran terasa menyinggung pihak lawan. Utamanya, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
“Selama saya 5 tahun jadi gubernur, tidak terjadi tangkap tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kecuali di PPU. Saya lupa namanya,” ujarnya.
Jawaban Isran ini menyinggung soal kasus mantan Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) yang tertangkap OTT KPK. Diketahui, AGM merupakan saudara kandung Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02, Rudy Mas’ud.
Mendengar ucapan Isran, Rudy Mas’ud pun langsung merespons bahwa selain Bupati PPU, nyatanya ada kepala dinas di Kaltim yang juga diperiksa KPK beberapa waktu lalu. Kemungkinan yang dimaksud Rudy adalah Mantan Kepala Dinas ESDM Kaltim dan Kepala Dinas ESDM Kaltim.
Kemudian, dalam sesi tanya jawab selanjutnya, Hadi Mulyadi kembali mengungkit peristiwa tersebut di mana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Makmur HAPK digantikan oleh Hasanuddin Mas’ud.
“Bagaimana pendapat Pak Seno yang waktu itu sebagai Wakil Ketua DPRD, tentang perubahan dari Pak Makmur ke Pak Hasanuddin?” tanya Hadi Mulyadi kepada Seno Aji.
Menjawab pertanyaan yang cukup menyinggung tersebut, Seno Aji dengan nada khas Prabowo kepada Anies pada Debat Pilpres lalu, “Mas Hadi, Mas Hadi,” kata Seno Aji.
Menurutnya, pergantian Ketua DPRD itu sesuai dengan peraturan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga yang mengatur perihal Ketua hingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) diserahkan kepada partai yang menaungi.
“Dalam hal ini Ketua Umum Partai Golkar telah memberikan surat kepada kami. Untuk itu, kita harus menjalankan, kalau tidak, justru dzolim,” jelas Seno.
Terlebih bagi Seno, tidak ada urusan hukum dalam pergantian Ketua DPRD beberapa tahun lalu itu. Karenanya, pergantian tersebut, semata-mata hanya karena urusan internal partai Golkar, tidak ada hubungannya dengan urusan Reformasi Birokrasi.
“Saya tegaskan, tidak ada permasalahan dalam pergantian ketua DPRD,” jawab Seno.
Hadi Mulyadi saat mendapatkan kesempatan berbicara, menekankan bahwa dalam tata kelola pemerintahan harus bebas dari KKN.
“Kalau Mas Seno bilang tidak ada masalah, memang tidak ada masalah. Yang masalah itu, konsituen yang diwakili mereka. Pak Makmur memiliki suara terbanyak, kemudian digantikan oleh Ketua Golkar (Rudy Mas’ud), yang menggantikan itu kakak kandungnya, Hasanuddin Mas’ud,” respon Hadi Mulyadi.
Dalam debat kali ini, Rudy pun tak sia-sia buang kesempatan untuk membeberkan beragam program unggulannya. Salah satunya, Rudy Mas’ud berani adu argumen dengan Isran terkait strategi membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Apakah lebih baik dengan program Gratispol atau dengan program Beasiswa Kaltim Tuntas ?
Menanggapi hal pertanyaan tentang program dari Rudy Mas’ud, Isran kembali membanggakan program Beasiswa Kaltim Tuntas yang sempat ia jalankan selama 5 tahun menjabat.
“Setahu saya di dunia ini, tidak ada yang memberikan pendidikan gratis, sekalipun Arab Saudi. Yang ada di Jerman, itupun biaya hidupnya tetap ditanggung oleh keluarga,” jelas Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01, Isran Noor.
Isran sendiri tidak ingin mengomentari perihal Gratispol. Ia hanya ingin menerangkan kembali perihal Beasiswa Kaltim Tuntas. Karena baginya, programnya itu telah memberikan banyak bantuan kepada para pelajar maupun mahasiswa.
“Anggaran beasiswa terbesar di Indonesia adalah di Kalimantan Timur, cari saja di Google,” tegas Kai’ — sapaan akrab Isran Noor.
Mendapat jawaban tersebut, Rudy Mas’ud tidak tinggal diam. Ia menyinggung tentang pentingnya wawasan perihal pendidikan.
“Mungkin inilah kalau kurangnya wawasan kita tentang pendidikan. Mesir justru memberikan pendidikan gratis sampai S3. Begitu juga dengan Pakistan,” jelas Rudy.
Ia kembali menyayangkan anggaran yang besar APBD Kaltim yang sangat besar namun hanya menghasilkan SILPA sebesar Rp 6 triliun. Bagi Rudy, harusnya itu bisa dialihkan ke pendidikan gratis di Kaltim. (MK)
