Catatan Rizal Effendi
GUBERNUR Kaltim Dr Isran Noor memang jago dalam urusan menaikkan pendapatan daerah. Ini sejalan dengan tekadnya menjadikan Kaltim berdaulat dalam urusan keuangan. Dan dia menjadi gubernur yang gigih memperjuangkan perubahan skema distribusi dana APBN.
Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2023 Kementerian Dalam Negeri di Hotel Mercure Jakarta, Kamis (16/3) lalu, Isran menunjukkan kelasnya. Kaltim menerima dua penghargaan APBD Award, yaitu sebagai Provinsi Terbaik Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi dan Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi Tahun 2022.
“Alhamdulillah, berkat kerja keras kita bersama hasil itu kita raih. Padahal tahun 2022 kita masih berhadapan dengan pandemi Covid 19, tetapi perekonomian Kaltim tetap tumbuh dan bergerak. Ini harus terus kita lanjutkan,” ucap Isran setelah menerima penghargaan APBD Award dari Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.
“Semoga di tahun anggaran 2023, kinerja yang baik ini terus kita jaga. Dan kita semakin professional dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, patut, wajar, rasional dan akuntabel,” kata Wamen.
Ada dua hal, kata Isran yang mengangkat kinerja APBD Kaltim berprestasi dari sisi pendapatan. Pertama, faktor dalam negeri di antaranya mulai berlangsungnya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dan peningkatan aktivitas ekonomi di segala sektor.
Kedua, ada faktor global atau pergerakan ekonomi dunia, yang membuat demand sejumlah komoditas dari Kaltim melonjak. Seperti peningkatan permintaan atau ekspor batu bara karena perkembangan kondisi geopolitik dan perluasan pasar.
Proyek IKN memang berkah bagi Kaltim. Tak salah Gubernur Isran membela mati-matian. Belanja infrastruktur di IKN tahun ini di atas Rp30 triliun. Apalagi total biaya pembangunannya nanti mencapai Rp 500-an triliun. Pasti perekonomian dan pendapatan Kaltim ikut terdongkrak.
Belum lagi investasi di proyek perluasan kilang Pertamian (RDMP) Balikpapan. Di situ ada investasi senilai 7 miliar US dolar atau sekitar Rp100 triliun, yang saat ini memasuki masa puncak pengerjaan. Karena tahun depan proyek yang menaikkan kapasitas kilang Balikpapan dari 250 ribu barel propylene menjadi 350 ribu barel per tahun sudah beroperasi.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Isran setengah bercanda mengungkapkan adanya rezeki besar dengan adanya perang Ukraina – Rusia. Permintaan produk minyak sawit dan batu bara melonjak luar biasa. “Seakan kita suka perang karena membawa berkah bagi Kaltim,” kata Isran setengah berbisik.
Dari data yang ada, tergambar kinerja ekspor migas Kaltim tahun 2022 yang melonjak luar biasa. Angkanya mencapai 2,99 miliar US dolar atau naik 86,78 persen dibanding tahun 2021. Begitu juga ekspor non-migasnya mencapai 33,05 miliar US dolar atau naik 46,55 persen.
Isran mengungkapkan, target pendapatan daerah juga meningkat tajam. Pada APBD murni ditetapkan Rp 10,86 triliun dan berubah menjadi Rp 12,42 triliun pada APBD Perubahan. Realisasinya malah mencapai Rp16,80 triliun. Jadi naik sampai 135,21 persen.
Sementara untuk pendapatan asli daerah (PAD) sejalan dengan peningkatan PAD secara keseluruhan. Realisasinya mencapai Rp8,99 triliun dari target sebesar Rp7,05 triliun. Itu berarti terjadi peningkatan sampai 127,58 persen.
“Kita bersyukur PAD 2022 terjadi surplus Rp1,9 triliun. Surplus PAD ini sebagai akibat pemanfaatan kebijakan program relaksasi pajak daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Isran didampingi Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati.
Pada tahun 2023 ini, APBD Kaltim pertama kalinya bisa mencapai sekitar Rp17 triliun. Bahkan Isran mengungkapkan masih ada potensi bakal bertambah lagi sekitar Rp3 triliun. Itu menunjukkan bahwa sumber pendapatan Kaltim masih terus berkibar.
Berkat perjuangan Isran, untuk pertama kalinya ada provinsi di Indonesia, yaitu Kaltim yang menerima pembayaran dana karbon dari Bank Dunia. Sebagai tahap awal nilainya sekitar Rp320 miliar dan diperkirakan bakal mencapai sekitar Rp3 triliunan.
Selaku ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Isran dalam berbagai kesempatan mengobarkan perubahan komposisi belanja APBN, yang selama ini fokus terbesarnya di Pemerintah Pusat di balik ke APBD. Bukankah pembangunan itu ada di daerah, kata Isran. Ini juga demi pemerataan, sehingga semua daerah bisa bergerak bersama. Gara-gara itu Isran sering dijuluki “Mr 70:30 percent.”
Isran juga termasuk gubernur yang tidak sependapat dengan tudingan Pemerintah Pusat terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam urusan belanja daerah, yang seakan-akan malas atau tidak gigih membelanjakan dananya. “Tidak benar itu. Kalau ada dana yang tertahan, biasanya karena kontraktor pelaksanaan kegiatan daerah baru mengambil uang mukanya di penghujung tahun. Jadi memberi kesan ada dana besar yang tertahan,” jelasnya.
Selain Provinsi Kaltim, Kota Samarinda juga berhasil meraih penghargaan realisasi Pendapatan Pajak Daerah, realisasi Belanja Daerah Tertinggi dan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi.
“Alhamdulillah, kita bisa mendampingi Pak Gubernur di tingkat nasional. Hasil ini berkat kerja keras semua pihak,” kata Wali Kota Samarinda Dr Andi Harun, yang bertekad APBD kotanya mencapai Rp 5 triliun pada tahun ini. (*)
