TENGGARONG – Sejumlah kepala desa di Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara (Kukar), menyambangi kantor DPRD Kukar di Tenggarong. Kedatangan tersebut bermaksud menuntut kejelasan pembangunan Jembatan Anggana yang telah diperjuangkan masyarakat setempat sejak 20 tahun lalu.
Kehadiran jembatan itu memang begitu krusial karena menghubungkan lima desa di kecamatan tersebut. Termasuk jadi alternatif akses menuju Kecamatan Muara Badak.
Infrastruktur sementara sempat berdiri dibangun oleh perusahaan minyak negeri. Namun sejak Februari tahun ini, fasilitas tersebut tak lagi bisa dimanfaatkan karena telah lama rusak parah hingga akhirnya dibongkar. Dengan situasi itupun, pembangunannya oleh Pemkab Kukar menjadi sangat dinantikan.
Sebelumnya, realisasi infrastruktur telah direncanakan dengan bentang panjang 50 meter. Penganggarannya ditetapkan Rp 15 miliar oleh Pemkab Kukar sejak akhir 2020. Namun hingga pertengahan 2021 ini, pengerjaan fisik proyek tak kunjung terlihat.
Keadaan itu yang akhirnya memancing kedatangan para kepala desa di Anggana. Kedatangannya diterima para wakil rakyat di Ruang Balai Musyawarah (Balmus) DPRD Kukar. Oleh tuan rumah, para kepala desa diterima anggota Komisi III DPRD Kukar.
Rapat dengar pendapat (RDP) dilangsungkan Senin, 24 Mei 2021, mulai pukul10.00 Wita. Dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kukar, Andi Faisal. Turut hadir perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Kukar.
Ditemui selepas memimpin RDP, Andi Fasil mengatakan situasi di Anggana merupakan pukulan bagi Pemkab Kukar. Pasalnya, kecamatan tersebut merupakan salah satu penyumbang besar pendapat asli daerah (PAD) kabupaten ini. Jumlahnya pun mencapai triliunan rupiah. “Tetapi di sana malah tak mendapatkan infrastruktur yang layak. Sungguh ironi,” sebut politikus Partai Golongan Karya ini.
Para wakil rakyat pun bukan berdiam diri. Anggaran pembangunan infrastruktur tersebut telah disepakati bersama Pemkab Kukar. Namun realitasnya, hingga akhir Mei 2021 ini, pengerjaan tak kunjung dimulai. “Oleh karena itu seluruh pihak diundang dalam rapat koordinasi ini untuk mengetahui penyebab lambannya pembangunan tersebut,” lanjutnya.
Menurut Andi Faisal, proyek jembatan tersebut memang sangat krusial. Terhubungnya desa-desa setempat seiring terbangunnya infrastruktur itu, praktis ikut mendorong kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. “Desa-desa yang akan terhubung meliputi Anggana, Sidumulyo, Handil Terusan, Kutai Lama, dan Sungai Meriam. Juga jalan terdekat menuju Muara Badak,” urainya.
Andi Faisal mendorong OPD teknis segera mengambil langkah dan mengomunikasikan dengan pihak-pihak terkait hingga level desa. Sehingga realisasinya bisa dikawal sampai tuntas. Dimulai dengan memastikan perencanaan pembangunan rampung setidaknya tiga pekan ke depan. DPRD Kukar mendesak tiang pancang proyek tersebut berdiri selambatnya awal Juli mendatang.
Kepala Desa Anggana, Nordiansyah, menyatakan harapan agar pembangunan jembatan tersebut harus segera terealisasi. Sehingga masyarakat tak lagi harus menggunakan kapal feri untuk menyeberang. “Apalagi kami mintanya sudah dari puluhan tahun tahun,” ujar Nordiansyah.
Kedatangan para kepala desa pada Senin lalu pun sekaligus menjadi warning. Jika setelahnya pembangunan tak kunjung dimulai, masyarakat setempat siap dikerahkan untuk berunjuk rasa di Sekretariat Pemkab Kukar di Tenggarong.
“Jika Juli ini tidak ada kegiatan, kami akan langsung ke Bupati (Edi Damansyah) meminta pembangunan jembatan tersebut. Kalau perlu kami minta masyarakat datang ke Kukar,” imbuh Nordiansyah.
Mengenai desakan pembangunan Jembatan Anggana, Kepala Seksi (Kasi) Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar, Awang Syahbani, mengatakan bahwa saat ini proyek dimaksud sudah proses perencanaan. Diperkirakan bakal rampung dalam waktu dekat.
Meski demikian, Syahbani belum dapat menjelaskan gamblang persoalan yang membuat realisasi perencanaan dan pembangunan jembatan berlarut-larut. Ia hanya menjamin pembangunannya dimulai 2021 ini.
“Jika perencanaan selesai maka masuk tahap lelang pelaksanaan pembangunan. Kami rencanakan antara Juni-Juli 2021 pembangunan sudah bisa dimulai,” pungkasnya seperti dilansir kaltimkece.id. (kk)