Tim Peliput: Andy Desky, Ramlah Effendy
Penetapan sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai ibukota negara (IKN) baru, belum banyak memberi rezeki investasi bagi semua daerah di Kaltim. Masing-masing kabupaten kota masih harus berusaha keras memburu dan merangkul para investor.
Investasi di Penajam Paser Utara (PPU) melonjak setelah sebagian wilayah di kabupaten ini ditetapkan pemerintah sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) pada 26 Agutus 2019. Sejak penetapan itu, kabupaten di selatan Kaltim ini bak perempuan cantik yang memikat semua investor. Para pemilik modal tertarik menanamkan modal pada sektor perkebunan, batu bara, jasa pelabuhan, hingga pengembang perumahan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) PPU, Alimuddin mengakui, dalam dua tahun terakhir, investor berdatangan setelah Kecamatan Sepaku di PPU masuk dalam rencana lokasi IKN. Investor di Benuo Taka (sebutan PPU) katanya, berasal dari dalam dan luar daerah. Namun katanya, jumlah investasi tentatif karena ada perizinan di pemerintah pusat dan daerah hanya mengawasi.
“Investor yang menanamkan modal di PPU dalam dua tahun terakhir lebih kurang Rp 300 miliar, mencakup sektor perkebunan, pertambangan batu bara, jasa pelabuhan, hingga pengembang perumahan,” tutur Alimuddin seperti dilansir dari Antara di Penajam, Senin (13/12). Investasi di sektor jasa pelabuhan tambahnya, juga mulai masuk untuk mendukung pembangunan IKN, termasuk sebagai jalur penyuplai material.
Namun berdasarkan data realisasi Dinas PMPTSP Kaltim, penyumbang terbesar investasi di Kaltim tetap Balikpapan. Sampai triwulan III 2021 saja, Balikpapan sudah memberikan kontribusi senilai US$ 101,80 juta (Rp 1,49 triliun) atau 40,22 persen dari total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kaltim. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Balikpapan senilai Rp 3,99 triliun atau 55,50 persen dari realisasi investasi PMDN Kaltim.
Kepala Dinas PMPTSP Kaltim Puguh Harjanto mengatakan, untuk PMA tahun 2021, posisi kedua diraih Kutai Kartanegara (Kukar) yang mencapai US$ 58,66 juta atau Rp 856,44 miliar dan kontributor ketiga Berau dengan nilai investasi US$ 33,05 juta atau Rp 482,59 miliar. Untuk PMDN, setelah Balikpapan adalah Kutai Timur sebesar Rp 1,51 triliun atau 20,98 persen dan Kutai Kartanegara yang mencapai Rp 791,41 miliar atau 11,02 persen.
Sementara Kepala DPMPT Balikpapan Elvin Junaedi mengatakan, total investasi yang masuk Kota Beriman pada triwulan III 2021 sudah mencapai Rp 9,6 triliun, termasuk Rp 5,4 triliun dihasilkan dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina. Selebihnya, untuk 2021 belum ada proyek besar baru selain proyek strategis nasional (PSN). “Nilai investasi murni dalam kota sendiri hanya Rp 2 triliun,” ujarnya, 13 Desember 2021.
Balikpapan memang masih memikat para investor. Ketika daerah-daerah di Kaltim mengalami penurunan atau stagnan pada 2020 kemarin, Balikpapan justru melejit. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 (lihat infografis), PMDN di Balikpapan mencapai Rp 13, 85 triliun, sedangkan PMA sebesar US$ 36,09 juta atau sekitar Rp 526,97 miliar. Untuk PMA 2020, yang tertinggi adalah Kutai Timur sebesar US$ 117,65 juta atau Rp 1,7 tiliun.
Total investasi (PMDN dan PMA) yang masuk ke Kaltim pada 2020 sebesar Rp 31,4 triliun, yaitu PMDN sebesar Rp 25,9 triliun dan PMA sebesar Rp 5,5 triliun. Realisasi ini melampui target tahun 2020 yang sebesar Rp 21,3 triliun. Sementara pada 2021, target dipatok Rp 32,53 triliun. Realisasi sampai September sekitar Rp 24,81 triliun. Rinciannya, PMDN sebesar Rp 7,18 triliun (2.692 proyek) dan PMA US$ 253,11 Juta atau Rp 3,70 triliun (278 proyek).
Puguh Harjanto, menjelaskan hingga saat ini investasi pada sektor pertambangan batu bara, minyak dan gas (migas), serta CPO (Crude Palm Oil) masih menjadi andalan Kaltim. Teranyar fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) nikel di Kawasan Industri Kariangau, Balikpapan dengan total nilai investasi Rp 6,5 triliun rencana dibangun tahun depan. Smelter nikel ini akan menunjang proyek pabrik baterai pemerintah.
“Sudah running (berjalan, Red.) smelter nikel di Kariangau (Balikpapan, Red.) harapan kita itu jadi trigger (pemicu, Red.) untuk pengembangan investasi lain di Kaltim,” ungkapnya kepada Media Kaltim, Sabtu (25/12/2021). Pembangunan kontruksi smelter nikel dilaksanakan oleh PT Mitra Murni Perkasa pada 2022. Ditargetkan rampung tahun 2023 dan uji coba pada 2024. Tahun ini sudah proses pematangan lahan.
Selain daya tarik IKN, iklim investasi juga didukung sistem perizinan yang sudah direvitalisasi dan memanfaatkan digitalisasi. Puguh menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaku usaha wajib menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) dan pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pendukung sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).
Terdapat 6 area perubahan terhadap manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2021. Di antaranya pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum.”Kita akan terus maksimalkan realisasi investasi, seiring pemberlakuan pengurusan perizinan yang baru,” katanya.
Puguh juga menjelaskan, Pemprov Kaltim sedang menindaklanjuti kunjungan Uni Eropa yang ingin berinvestasi di Kaltim. Promosi sebagai bagian dari rangkaian investasi terus dilakukan untuk menggaet investor. Saat gelaran Investment Forum di Jakarta pada 11-12 November 2021, katanya, investor dari Rusia dan Timur Tengah serta Kanada juga sudah melirik Kaltim dan tengah proses komunikasi yang intens.
“Sudah kita coba lebih jauh lagi. Bukan hanya investasi tapi juga perdagangan juga sempat kita buka (komunikasi, Red.). Beberapa produk kita yang berpotensi diekspor akan kita kembangkan. Jadi tidak hanya direct investment,” terangnya.
Terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan, yang statusnya terancam dihilangkan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN- KEK) karena tak kunjung mendapatkan investor. Puguh menyatakan saat ini pihaknya terus mengawal terjalinnya investasi di kawasan tersebut. Dinas PMPTSP bahkan turut mencarikan investor dan telah melakukan komunikasi.
Puguh mengatakan, saat ini sudah ada 15 calon investor yang tertarik pada kawasan yang diproyeksikan sebagai pengembangan sektor CPO dan turunannya tersebut. “Memang kondisinya saat ini menunggu perkembangan pengelolaan dan kelembagaan di KEK Maloy. Itu jadi salah satu poin penting langkah mengawal agar tidak dihilangkan oleh Dewan Nasional KEK,” ujarnya.
Sementara anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengatakan, secara umum iklim investasi di Kaltim sudah menggeliat kembali. Menurutnya beberapa kabupaten/kota sudah dilirik investor setelah penetapan PPU dan Kukar sebagai IKN baru. Dia mencontohkan, pembangunan smelter nikel di Kariangau Balikpapan dan berbagai investasi berskala besar di Kutim.
Dia mengakui, beberapa kawasan seperti KEK Maloy masih perlu upaya keras untuk menggaet investor. Terlebih mengingat adanya ancaman pencabutan status KEK oleh pemerintah pusat bila belum juga ada investor. “KEK Maloy belum mampu menarik investor, bahkan statusnya terancam dicabut. Kita hanya mampu promosi dan memaparkan potensinya,” jelasnya.
Terkait legislasi politisi PKB ini mengatakan, DPRD Kaltim sudah membuat produk hukum yaitu Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah. Perda ini untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sutomo juga berharap, investasi yang masuk kelak agar dapat memerhatikan faktor lingkungan dan penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, masalah terbesar di Kaltim adalah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam dan tingginya pengangguran. “Beberapa investor sudah melirik investasi hilirisasi sumber daya alam. Ke depan jangan sampai banyak investasi tapi tenaga kerja kita tidak terserap,” ujarnya. (eky/mrs)
