PENAJAM – Di Penajam Paser Utara PPU (PPU) ada satu program inovasi untuk menciptakan kondisi masyarakat sehat secara paripurna. Namanya, Seruni Masak Kakap (Sertifikat Imunisasi Dasar Lengkap) di setiap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Dalam upaya menciptakan derajat kesehatan yang optimal di wilayah Kecamatan Babulu, UPT Puskesmas Babulu melaksanakan salah satu program inovasi imunisasi itu. Tujuan dari inovasi ini agar capaian imunisasi balita lebih optimal atau mencapai 90 persen.
Seperti diketahui pada 2018, program tersebut capaiannya masih dibawah 50 persen. Padahal ini juga penting bagi masa depan bayi dan balita. Pimpinan Puskesmas Babulu, Dwi Sulistyani mengatakan jika program Seruni Masak Kakap ini tidak dipungut biaya.
Jenis imunisasi dasar pada bayi yang akan diberikan usia 0 hingga 24 jam jenis imunisasi Hepatitis BO, usia 1 bulan imunisasi BCG, usia 2 hingga 4 bulan imunisasi DPTHB IPV 1 sampai 3, usia 9 bulan imunisasi campak/rubella, usia 18 bulan booster DPTHB dan untuk usia 19 bulan booster MR.
“Dari semua jenis imunisasi yang kami sediakan gratis dan syaratnya juga gampang, hanya dengan membawa fotokopi kartu keluarga (KK), buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan akta kelahiran anak setiap posyandu terdekat. Tapi untuk jenis imunisasi BCG atau HBO yang pertama bisa didapatkan di UPT Puskesmas Babulu setiap hari Selasa,” terang Sulistyani, Selasa (6/9/2022).
Tujuan utama dari program ini tentunya untuk mengoptimalkan derajat kesehatan bayi dan balita di Kecamatan Babulu. Terutama untuk meningkatkan minat orang tua untuk membawa bayi dan balita ke Posyandu atau Puskesmas.
Nantinya sebagai bukti, anak bayi atau balita yang telah lulus imunisasi dasar dan lanjutan akan diberikan reward berupa sertifikat imunisasi. “Karena cakupan imunisasi lanjutan yang masih rendah dan minat orang tua untuk membawa bayi dan balita untuk mendapatkan imunisasi lanjutan juga sangat rendah. Sebab orang tua merasa imunisasi cukup hanya sampai usia 9 bulan saja,” ucap dia.
Dia berharap pada program Seruni Masak Kakap ini dapat mendorong orang tua agar buah hatinya mendapatkan imunisasi dasar dan lanjutan. Terutama agar orang tua tidak mudah terpengaruh isu-isu negatif yang tidak tepat mengenai imunisasi tersebut.
“Untuk kedepannya, saya harap bisa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan juga. Misalnya anak sudah lengkap mendapatkan imunisasi dan sertifikatnya bisa menjadi salah satu syarat untuk masuk sekolah. Sehingga bisa memotivasi orang tua untuk membawa bayi dan balitanya untuk imunisasi dan jangan terpengaruh isu-isu negatif,” terang Dwi.
Mengenai sertifikat imunisasi, Dwi menjelaskan jika nantinya bisa digunakan untuk salah satu syarat melanjutkan pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri. Karena ada beberapa pelajar yang mendapatkan beasiswa sekolah ke luar negeri, salah satu syarat memiliki bukti lengkap imunisasinya.
“Dengan sertifikat imunisasi ini nantinya akan lebih praktis. Jika sudah dewasa dan buku KIA hilang, maka sertifikat ini bisa menjadi bukti sah karena ditandatangani atau disahkan oleh pihak yang berwenang,” pungkas Dwi. (sbk)