BALI – Berbagai hal dibahas dalam pertemuan para gubernur seluruh Indonesia yang tergabung Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) selama dua hari, sejak 9-10 Mei lalu di Kuta, Bali.
Disampaikan Wakil Ketua Dewan Pengurus APPSI, yang juga Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI dibahas terkait isu ASN, dari isu-isu yang berkembang ada beberapa masalah yang perlu ditindaklanjuti
“Isunya ada banyak soal tenaga honorer, uji kompetensi, lelang jabatan, perlindungan ASN, P3K dan hal lainnya terkait aparatur negara kedepannya,” kata Gubernur Isran Noor, Ahad 15 Mei 2022.
Dalam Rakernas disimpulkan sesuai kesepakatan pleno yang dipimpin Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI Anies Rasyid Baswedan bahwa tim pakar bersama para gubernur segera bertemu Menteri PANRB dan ini dipersiapkan pertengahan Juni sudah selesai pembahasannya.
“Jadi satu setengah bulan ini, tim bicara dengan Kementerian PANRB dan nanti para gubernur diminta menugaskan instansinya yang akan ditugaskan untuk membahas ini dengan tim APPSI,” ucap Isran Noor menyampaikan pesan Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI.
Selanjutnya, juga dibahas hal terkait pemekaran dan otonomi daerah, isunya ada banyak soal penguatan kewenangan provinsi, hampir semua menyampaikan agar tidak ditutup kran pemekaran. “Jangan simetris tapi sesuai kebutuhan strategis nasional untuk pemekaran daerah,” ungkapnya.
Hal ini lanjutnya, harus segera dioptimalkan peran DPOP. “Jadi sama sebelun pertengahan Juni juga harus sudah kita siapkan,” tambahnya.
Rekomendasi yang ketiga, soal pertambangan mineral dan batubara (minerba) terkait kewenangan perijinan yang ditarik ke pusat.
Khususnya perberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Peesiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Minerba “Nah ini sudah disimpulkan dan seluruh kepala daerah meminta dilimpahkan saja kewenangan kepada provinsi, itu rekomendasinya,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu juga diharap tim dewan pakar menindaklanjuti dan sebagian dari yang sudah disampaikan bisa menjadi kesimpulan untuk diteruskan kepada sektoral di pemerintah pusat.
Diagendakan pertemuan berikutnya pada Juni di Bangka Belitung tentang pemerintahan yang efektif. (hms/adv/diskominfo kaltim)
