SANGATTA- Ketua Kamar Dagang dan Industri Kutai Timur (Kadin Kutim) Ahlang Edi, menyarankan pemerintah menyelesaikan permasalahan harga minyak goreng secara holistik, bukan hanya sisi penyediaan atau suplai tapi juga aspek distribusi.
Di sisi suplai, Ahlang melihat permasalahan karena tidak terintegrasinya produsen CPO dengan produsen minyak goreng.
“Campur tangan pemerintah dibutuhkan dalam meregulasi antara produsen CPO dan produsen minyak goreng untuk menjamin harga dan pasokan minyak goreng di pasaran lebih terkendali,” katanya kepada Media Kaltim, Jumat (11/3/2022).
Contoh konkretnya, sebut Ahlang, sebaran pabrik minyak goreng di Indonesia terpusat di Jawa Timur dan Sumatera Utara. Sementara produsen kelapa sawit dan CPO mayoritas berada di luar Jawa (Sumatera dan Kalimantan), dimana salah satunya di Kutai Timur sebagai penghasil kelapa sawit yang terbesar, sehingga memunculkan adanya tambahan biaya logistic (supply chain).
Untuk mengatasi permasalahan ini, dia mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif, kepada swasta maupun BUMN untuk membangun pabrik minyak goreng yang dekat dengan perkebunan kelapa sawit.
Selain itu, pemerintah diharapkan bisa memangkas aturan (deregulasi) pembangunan pabrik minyak goreng sehingga memudahkan investor lokal.
“Pemerintah harus secara ketat melakukan audit implementasi Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) di penyedia CPO,” ujarnya.
Di sisi distribusi, Ahlang melihat kendalanya adalah banyak praktik penimbunan minyak goreng.
Hal ini terjadi karena tidak adanya jaminan dari pemerintah bahwa harga minyak goreng akan stabil dalam jangka waktu panjang. Sehingga spekulan berusaha mengambil untung dengan cara menimbun.
Ahlang meminta pemerintah menindak tegas penimbun minyak goreng ini, terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.
“Ini menurut pengamatan saya ya. Ada sebagian warga yang memang memanfaatkan keadaan dengan datang antre terus, sehingga punya stok minyak goreng banyak. Kemudian dijual kembali dengan mengambil keuntungan yang sangat besar,” paparnya.
Ahlang berharap pemerintah bisa meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah akan menjamin harga stabil dalam jangka panjang.
“Seharusnya pemerintah dengan mudah memonitor secara real time distribusi minyak goreng hingga ke pelosok daerah, dengan menggunakan pemanfaatan teknologi tracking,” ucap Ahlang.
Selain itu, pemerintah diminta untuk membuat mekanisme agar masyarakat beralih dari minyak curah ke minyak kemasan, caranya yaitu membuat harga minyak goreng kemasan sama dengan minyak goreng curah, mengurangi suplai minyak goreng curah.
“Serta melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih memilih minyak goreng kemasan dengan pertimbangan higienitas dan kandungan gizi,” pungkasnya. (ref)
