PENAJAM – Penyelesaian pembangunan Bendungan Lawe-Lawe harusnya diutamakan, terutama dalam menyongsong pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kaltim.
Kepala Bagian Pembangunan Setkab PPU, Nicko Herlambang menekankan bahwa dampak rampungnya proyek itu akan dirasakan cukup luas. Khususnya bagi masyarakat Benuo Taka yang masih belum sepenuhnya menerima manfaat pelayanan air bersih.
“Terkait pemindahan IKN, pemerintah pusat terlebih dahulu membangun bendungan. Seharusnya, kita juga seperti itu. Jadi, Bendungan Lawe-Lawe harus dituntaskan. Lagi pula, perencanaan sejak awal infrastruktur ini memang untuk masyarakat luas,” ujarnya, Selasa (31/5/2022).
Nicko menambahkan, Bendungan Lawe-Lawe nantinya memiliki kapasitas WTP hingga 400 liter per detik. Sehingga terjadi peningkatan ketersediaan air bersih dari Perumda Air Minum (PAM) Danum Taka.
Seperti diketahui, proyek yang dimulai 2014 silam itu telah menelan biaya Rp 179 miliar, dengan skema proyek tahun jamak (multiyears). Tetapi, pemerintah daerah terpaksa menghentikan pengerjaannya pada akhir 2017 dengan alasan defisit. Proyek tersebut belum rampung dan hanya selesai 85 persen.
Persoalan ini terus berlanjut pada 2018 sampai 2022 ini. Nicko mengakui Pemkab PPU urung melanjutkan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe. “Ya kemarin diputuskan belum bisa dilanjutkan, karena alasan pendanaan,” tandasnya.
Selain faktor anggaran, Bendungan Lawe-Lawe juga tersandung masalah lahan. Dari 200 hektare lahan pembangunan, 100 hektare diantaranya berstatus pinjam pakai dari Pertamina. Sementara pinjam pakai lahan Pertamina telah berakhir dan belum diperpanjang.
“Kesalahan kita kemarin ketika pinjam pakai lahan Pertamina sudah berakhir, tidak diajukan perpanjangan. Makanya Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) PPU perlu untuk menyelesaikan perpanjangan pinjam pakai lahan Pertamina,” ungkap Nicko.
Lebih lanjut, ia mengharapkan permohonan pinjam pakai lahan bisa berjalan lancar. Sementara itu, Pemkab PPU masih perlu mencari solusi soal kebutuhan dana agar pembangunan bisa berlanjut.
Dari perencanaan awal, anggaran yang dibutuhkan ratusan miliar lagi, sementara kondisi keuangan daerah saat ini masih tercekik utang.
“Untuk menuntaskan Bendungan Lawe-Lawe butuh anggaran Rp 120 miliar. Ini harus didiskusikan dengan pimpinan (Bupati) dan DPRD. Kuncinya untuk menyelesaikan pembangunan bendungan itu harus kebijakan daerah. Karena, kita agak sulit untuk mendapatkan anggaran dari pusat. Karena proyeknya sudah separuh jalan,” tutupnya. (sbk)
