Ini 7 Rekomendasi Unmul soal Dampak Covid-19 di Bontang

BONTANG – Selain memaparkan hasil kajian analisis dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 di Bontang, Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda juga memberikan 7 rekomendasi kepada Pemkot Bontang terhadap perencanaan dan refocusing anggaran pada APBD tahun 2021.

Diketahui, dari hasil penelitian, terdapat 5 jenis pekerjaan yang paling terdampak selama pandemi Covid-19 yakni pedagang, nelayan, wiraswasta, buruh, dan petani. Hasil itu didapat peneliti dari Unmul Samarinda setelah melibatkan 500 responden dari berbagai profesi tersebar di tiga kecamatan di Bontang. Selain survei terhadap ratusan responden, pengumpulan data juga dilakukan peneliti melalui wawancara mendalam (indepth interview) terhadap perangkat daerah/instansi terkait.

[irp posts=”14844″ name=”Gandeng Unmul, Bapelitbang Teliti Dampak Covid-19, Bahan Rumusan Kebijakan Bantuan Sektor Terdampak”]

Hal itu dilakukan untuk mendapatkan informasi program dan sasaran program dalam pencegahan, penanganan, pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di masa pandemi COVID – 19. Termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program yang telah dijalankan. Adapun perangkat daerah/instansi yang dilibatkan dalam wawancara mendalam (indepth interview) antara lain : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). (bms/adv).

1. Berikut 7 rekomendasi dari Unmul Samarinda kepada Pemkot Bontang :
   – Ditengah pandemi COVID-19, peran swasta dalam menstimulus ekonomi khususnya di Kota Bontang menjadi sangat terbatas, sehingga Pemerintah Kota Bontang perlu memaksimalkan perannya dalam menstimulus perekonomian melalui kebijakan anggaran, baik berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
2. Skema Jaring Pengaman Sosial baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD yang difasilitasi oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat, yaitu:
   – Bantuan langsung tunai kepada para karyawan swasta yang terkena PHK atau dirumahkan.
   – Bantuan langsung tunai keluarga buruh, petani dan nelayan yang tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
   – Bantuan lansia sebesar 200juta untuk 250 jiwa lansia.
3. Skema Kebijakan Ekonomi
   – Bantuan modal kerja bagi pedagang.
   – Bantuan paket sembako dan pasar murah.
   – Bantuan langsung tunai bagi pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) dalam hal ini wiraswasta.
   – Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada UKM, dalam menyongsong era ekonomi digital.
4. Pemerintah dan masyarakat sama-sama bersinergi mengendalikan pandemi COVID-19, seperti menjaga dan disiplin menerapkan Protokol Kesehatan dan vaksinasi massal.
5. Inkubator bisnis dengan melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta untuk pengembangan UMKM.
6. Melakukan survey lanjutan terhadap sektor-sektor yang terdampak.
7. Program prioritas pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:
   – Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
   – Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
   – Program Pengembangan UMKM.