Setahun lalu, akhir Juni 2021, direksi Perusda MBS mengalami perubahan. Posisi direktur utama diduduki Aji Mohammad Abidharta Wardhana Hakim dan Direktur Operasional dan SDM ditempati Roni Hardani. Perubahan ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja Perusda MBS, terutama bisa lebih maksimal meningkatkan pendapatan daerah.
Direktur Utama Perusda MBS, Aji Mohammad Abidharta Wardhana Hakim mengatakan, Perusda MBS menjalankan sejumlah bisnis (lihat infografis). Dari beberapa bisnis itu, pada 2021 perusda sudah memberi kontribusi pada PAD sebesar Rp 3,04 miliar, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang “hanya” sebesar Rp 1,15 miliar.
Anak perusahaan Perusda MBS, yakni PT MBTK, selama ini disebut belum berjalan maksimal karena Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) tak kunjung dilirik investor. Pengelolaan KEK MBTK dilakukan oleh PT MBTK selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2014.
Aji Abidharta menerangkan permasalahan kelembagaan di PT MBTK menjadi penghambat progres dari KEK MBTK. Namun sejak 24 Februari 2022 permasalahan kelembagaan berhasil diselesaikan. PT MBTK saat ini mayoritas dimiliki oleh Perusda MBS.
Dia mengakui belum ada investor yang beroperasi di KEK MBTK. Namun sudah ada beberapa calon investor yang tertarik masuk di KEK MBTK dan telah menandatangani kesepakatan, baik berupa Memorandum of Understanding (MoU) maupun Non-Disclosure Agreement (NDA), seperti PT Palma Serasih Tbk, PT Samudera Pelabuhan Indonesia, PT Sumber Global Energy Tbk, Songgoritty Group, PT Pertamina Gas, PT Pan-Asia International, dan PT Inti Dharma Globalindo.
“Dengan selesainya permasalahan kelembagaan PT MBTK diharapkan dapat berlari lebih kencang dalam mensukseskan KEK MBTK,” ucap lelaki yang akrab dipanggil Abi ini kepada Media Kaltim, Sabtu (11/6/2022).
Anak perusahaan MBS lainnya juga menjadi sorotan. DPRD Kaltim melalui Pansus LKPJ Gubernur tahun 2021, mendorong Gubernur selaku pemegang saham MBS untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada MBS melakukan aksi korporasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari aset yang dimiliki MBS di Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT), melalui pembagian hasil yang adil, win-win solution dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia.
Abi menerangkan, pola kerjasama antara MBS dan PT Pelindo Terminal Petikemas (dulu PT Pelindo IV) saat ini adalah JV (Join Venture) . Dimana keduanya bersama-sama membentuk perusahaan bernama PT Kaltim Kariangau Terminal (PT KKT) sebagai operator pengelola Pelabuhan Petikemas Kariangau Balikpapan.
Namun terkait dengan aset MBS berupa lahan dan bangunan yang ada di sana saat ini sedang dilakukan pembahasan dengan PT Pelindo Terminal Petikemas untuk membuat perjanjian kerjasama baru, mengingat perjanjian lama antara Pemprov Kaltim dan PT Pelindo IV dinyatakan batal demi hukum, salah satunya dikarenakan objek perjanjian sudah berpindah kepemilikan.
“Setiap tahun PT KKT menyetorkan deviden kepada MBS. Disamping itu MBS juga menerima manajemen fee dan imbal jasa atas penggunaan aset milik MBS di Kariangau Balikapapan,” terangnya.
Abi juga menjelaskan anak perusahaan MBS lainnya yakni PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi yang tengah dipersiapkan untuk kegiatan konstruksi. Untuk diketahui, PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi tahun 2015 bergabung dalam konsorsium untuk mengikuti tander investasi pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda bersama PT CMNP, PT Istaka Karya dan PT Brantas Abipraya. Namun pada saat proses tender kalah dengan konsorsium Jasa Marga yang saat ini mengelola Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.
Saat ini PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi kata Abi, tengah bergabung dalam konsorsium untuk rencana proyek pembangunan jalan tol Jembatan Balikpapan-PPU, yang diprakarsai oleh PT Waskita. “Toll Road bersama dengan BUMD Kota Balikpapan serta BUMD Kabupaten PPU. Saat ini proyek tersebut sedang dalam kajian Kementerian Perhubungan dan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol Direktorat Jenderal Bina Marga) Kementerian PUPR,” jelasnya.
Ada pula PT Kaltim Agro Mina Nusantara, anak perusahaan MBS yang bergerak dibidang pertanian, perternakan, perikanan dalam arti luas. Dia menjelaskan, usaha yang dijalankan PT Kaltim Agro Mina Nusantara adalah usaha perikanan yang meliputi pengadaan benih, budidaya ikan serta pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Hanya saja bisnis tersebut belum maksimal, sehingga belum dapat memberikan pendapatan dividen kepada MBS.
TRANS STUDIO BATAL
Perusda MBS sempat berencana bekerjasama dengan CT Corp membangun Trans Studio di lahan eks Lamin Indah Jalan Bhayangkara Samarinda. Pada 27 Oktober 2017 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Transmart Samarinda oleh Gubernur Kaltim kala itu Awang Faroek Ishak dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung.
Namun tiga hari kemudian, Satpol PP Kota Samarinda menyegel lokasi tersebut. Pemkot Samarinda menganggap pembangunan Transmart menyalahi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014. Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang baru terpilih pada akhir 2018 juga menyatakan menolak rencana itu.
Abi mengatakan, proyek ini menemui jalan buntu karena terbentur lokasi lahan yang masuk kawasan lindung. Berdasarkan Perda RTRW Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014, lokasi lahan termasuk dalam peruntukan guna lahan sebagai kawasan lindung, yaitu taman kota. Permasalahan tata ruang inilah katanya, yang menjadi kendala dalam pengembangan lahan eks Lamin Indah.
Namun pihaknya tidak menutup diri untuk pemanfaatan lahan tersebut. Menurutnya, ada tiga pilihan bisnis di lahan tersebut, yakni usaha dengan konsep mal atau hotel dan akan ada kantor BUMD bersama. Usaha dengan konsep edu park atau eco park, yaitu tetap mempertahankan kawasan hijau eks Lamin Indah. Pilihan berikutnya, bisnis lain yang memang sifatnya komersil.
“Perusda MBS belum secara resmi menawarkan (pilihan bisnis), karena alasan tata ruang. Namun ada beberapa yang berminat seperti Lamin Forest Cafe dan Edu Park atau Eco Park,” jelasnya.
PEMBANGUNAN IKN
DPRD Kaltim mendorong perusda di Kaltim, termasuk MBS untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dalam rekomendasi Pansus LKPj Gubernur tahun 2021, DPRD Kaltim mendorong Gubernur bertemu dengan Badan Otorita dan Kementerian terkait untuk membahas peluang bidang usaha yang bisa diberikan kepada BUMD Kaltim dalam pembangunan IKN.
Abi menjelaskan melalui Forum Komunikasi BUMD Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi mengenai peluang BUMD untuk dapat terlibat dalam pembangunan IKN. Kedepan ia mengatakan, akan dilakukan komunikasi kepada otorita pembangunan IKN terhadap peluang BUMD dalam pembangunan IKN.
Menurutnya, dorongan keterlibatan BUMD tak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada penguatan BUMD yang tertuang dalam suatu regulasi. “MBS sudah melakukan penjajakan dengan mitra-mitra yang mampu untuk mensupport MBS libat pembangunan IKN, seperti dalam suplai barang modal dan suplai kebutuhan pembangunan IKN,” ujarnya. (eky)
