UJOH BILANG – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Webinar Series Bincang Stranas PK bertajuk Cegah Korupsi, Bantuan Parpol Jadi Solusi, Jumat (16/9). Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mahakam Ulu (Mahulu) Dr Stephanus Madang, SSos, MM, mengikuti webinar series ini di ruang kerja Sekda Kantor Bupati Mahulu.
Latar belakang webinar ini setelah melihat dinamika partai politik yang semakin dinamis menjelang Pemilu 2024 dan maraknya kasus korupsi yang melibatkan kader parpol. Stranas PK menginisiasi aksi penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi.
Webinar menghadirkan beberapa narasumber yaitu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Dr Nurul Ghufron, SH, MH, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Drs Tomsi Tohir Balaw, MSi, Deputi Pencegahan & Monitoring KPK (Koordinator Pelaksana Stranas PK), Dr Pahala Nainggolan, AK Anggota Dewan Pengawas KPK, Prof Dr Syamsuddin Haris, MSi, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr Drs Bahtiar, MSi, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Sekkab Mahulu Stephanus Madang mengatakan setelah mengikuti kegiatan yang dimaksud dan paparan dari masing-masing narasumber, pastinya ada kaitannya dengan regulasi dari pemerintah pusat akan dirumuskan kembali, terkait dengan pemberian bantuan anggaran ke parpol.
“Dalam diskusi tadi juga, tampaknya lebih banyak menggali pada persoalan teknis di lapangan, masih mencari regulasi mana yang tepat yang akan digunakan, dalam teknisnya nanti,” terangnya.
Stephanus menegaskan, apapun produk hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah pusat, Kabupaten Mahulu sangat mendukung. “Apalagi menyangkut konsekuensi dan kewajiban pemerintah daerah, kita akan menyesuaikan di daerah,” tandasnya.
Dalam diskusi juga menyasar 9 partai politik yang duduk di parlemen, aksi penguatan partai politik mendorong ditingkatkannya bantuan keuangan parpol dan implementasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). (Prokopim/aim/td)
