Catatan Rizal Effendi
ADA beberapa catatan menarik tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) di tengah-tengah kita merayakan Lebaran sekarang ini. Tak disangka, lokasi IKN di Sepaku menjadi tujuan wisata baru masyarakat yang lagi menikmati liburan Idulfitri. Orang tidak melulu ke mall, pantai atau ke tempat lain, tapi juga berduyun-duyun datang ke lokasi IKN, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Saya diberitahu Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sepaku, Adi Kustaman, lokasi IKN sempat ditutup menjelang Lebaran. Tapi mulai tanggal 4 Mei 2022 sudah dibuka dan masyarakat langsung datang berbondong-bondong. Ada ratusan kendaraan tumplek-blek di sana. Ada yang datang dari Bontang, Sangatta, Samarinda, Tenggarong, Balikpapan, PPU, dan Kabupaten Paser. “Ada juga dari Jawa, Sulawesi, dan mahasiswa yang lagi mudik Lebaran,” katanya.
Ramsi, mahasiswa Balikpapan yang lagi kuliah di Jogya mengaku merasa sangat penting datang ke lokasi IKN. “Malu saya kalau ditanya teman- teman gak tahu lokasi IKN sesungguhnya,” kata mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) ini.
Sebagai bukti sudah pernah ke lokasi IKN, Ramsi tak cuma merekam aksinya di Titik Nol dengan telepon genggamnya saja. Tapi diam-diam dia membawa segumpal tanah dari tempat itu. “Nanti tanah ini saya taruh di kotak kaca sebagai bukti bahwa ini tanah lokasi IKN yang sangat bersejarah,” katanya bangga.
Berdasarkan catatan di Pos Penjagaan IKN, sekitar 1.700 orang yang datang ke lokasi IKN pada hari kedua Lebaran. Sehari kemudian naik lagi sampai 3.000-an orang. Arus pengunjung diperkirakan terus bertambah sampai Minggu lusa, hari terakhir libur Lebaran. Mereka semua datang menggunakan mobil pribadi dan bus umum. Tapi ada juga anak-anak muda menggunakan sepeda motor.
Jalan ke lokasi IKN terbilang mulus, jadi tak ada hambatan bagi warga yang datang ke sana. Baik dari Samarinda maupun Balikpapan jarak tempuhnya sekitar dua jam sampai ke lokasi. Dari jalan masuk di Km 38, yang naik motor perlu hati-hati karena ada lokasi hutan di kiri kanan jalan yang banyak dipenuhi kawanan primata terutama dari habitat monyet di kawasan itu.
Ada tiga titik yang dikunjungi masyarakat ketika sampai ke lokasi inti IKN seluas 56 ribu hektare. Ke menara api, ke lokasi tempat berkemahnya Presiden Jokowi, dan puncaknya ke Titik Nol, tempat Presiden menyatukan tanah dan air yang dibawa 34 gubernur se-Indonesia, pada medio Maret lalu.
Di lokasi itu, semua orang asyik ber-selfie ria. Ada yang cuma foto, ada juga yang bikin konten Tik-Tok dan sebagainya. Mereka juga kaget melihat ratusan ribu bahkan jutaan pohon Eucalyptus di lokasi IKN, yang ditanam PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) milik pengusaha Sukanto Tanoto untuk bahan baku pabrik kertasnya di Riau. “Saya kira di sini hutan alam yang dipenuhi pohon meranti dan ulin, eh tahunya sudah jadi lokasi hutan tanaman industri,” kata seorang pengunjung.
Tapi pengunjung lain ada juga yang baru melihat pohon Eucalyptus, yang daunnya hanya rimbun di atas tapi lapang di bawah. Memang sangat beda dengan hutam alam, yang penuh sesak dengan pepohonan dan semak.
Yang sangat terasa di kawasan hutan industri hampir tak ada kehidupan binatang di sana. Beda dengan hutan alam, apalagi hutan Kalimantan yang dikenal sebagai hutan tropis, selain kaya dengan kayu bernilai komersial termasuk juga pasak bumi, juga banyak dihuni binatang langka seperti orangutan, bekantan, dan beruang madu, yang menjadi maskot Kota Balikpapan.
TIM TRANSISI IKN
IKN tidak saja diramaikan dengan ribuan masyarakat yang ingin melihat lokasi pada hari libur Lebaran, tetapi juga dengan terbitnya 4 peraturan presiden (Perpres), 1 peraturan pemerintah (PP) dan 1 keputusan Mensesneg yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan IKN ke depan.
Ada Perpres No 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, Perpres No 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perpres No 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 – 2024, Perpres No 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, PP No 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara serta Keputusan Menteri Sekretaris Negara No 105 Tahun 2022 tentang Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Nusantara.
Dari enam keputusan itu, yang banyak menarik perhatian elite di Kaltim adalah soal Tim Transisi. Meskipun ini hanya keputusan Mensesneg. Maklum menyangkut nama dan kepentingan pemerintah dan masyarakat di daerah ini. Karena itu muncul beragam sikap dan pendapat, karena hanya ada dua nama orang daerah yang masuk dalam Tim Transisi.
Nama pertama yang masuk adalah Rektor Unmul Prof Dr H Masjaya, MSi. Dia ditempatkan sebagai tim ahli yang diketuai Dr Ir Wicaksono Sarosa. Di situ juga ada nama Sofian Sibarani, ST, Irfan Ahadi Tachrir, SH dan Yose Rizal, ST. Nama-nama ini sebenarnya tidak terlalu dikenal termasuk keahliannya.
Kedua, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Kaltim. Dalam Tim Transisi tidak disebut nama tapi hanya jabatan. Kadis LH ini ditempatkan sebagai wakil ketua Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim. Sementara koordinator di bidang ini ditunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Ketua Umum Aliansi Pimpinan Ormas (AORDA) Kaltim Mohamad Djaelani mengaku tidak terlalu puas hanya dua nama yang masuk. “Saya berharap seharusnya dalam Tim Transisi ada nama Gubernur Kaltim Dr Isran Noor, Pak Irianto Lambrie, Pak Rizal Effendi dan Pak Syaharie Ja’ang untuk ikut mempersiapkan suprastruktur yang permanen,” tukasnya.
Tapi dia juga bersyukur karena masih ada nama Prof Masjaya di sana. “Alhamdulillah, setidaknya ada sosok yang kita kenal. Bisa untuk komunikasi dan konsultasi,” kata Djaelani. “Masih banyak ruang di luar itu untuk kita berkiprah dalam menyampaikan pemikiran,” tambahnya.
Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Dr Isradi Zainal juga punya perasaan yang sama. “Saya lihat proporsi tokoh Kaltim masih kurang di Tim Transisi. Mestinya ditambah sekitar 5 orang lagi yang memang akan fokus, termasuk membangun dan menata sumber daya manusia (SDM) Kaltim. Saya setuju nama-nama yang disebut Pak Djaelani seperti Pak Rizal,” jelasnya.
Menurut Isradi, dari proporsi nama-nama di Tim Transisi, terlihat sekitar 90 persen hanya akan datang menjenguk. Padahal diperlukan tim yang memang sebagian tinggal di Kaltim dan cinta Kaltim. “Malah saya lihat ada sejumlah nama yang tidak mengikuti perkembangan sejak awal,” tambahnya.
Dengan komposisi seperti itu, kata Isradi, ada kesan pelibatan masyarakat lokal sepertinya masih setengah hati dan terkesan sebagai pelengkap saja. “Kita perlu mengingatkan, kalau penataan awalnya saja tidak beres, maka akan terjadi kecendrungan salah langkah untuk seterusnya,” kata Rektor Uniba ini menegaskan.
Seorang tokoh daerah berpendapat dari 7 bidang di Tim Transisi, seyogyanya ada 4 bidang di mana tokoh daerah terlibat. Selain Bidang Lingkungan Hidup, juga di Bidang Koordinasi Perencanaan, Bidang Koordinasi Pengendalian Pembangunan, Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pertanahan serta Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Menurut dia, tugas Tim Transisi sangat strategis tidak saja dalam persiapan pembangunan IKN, tetapi juga bagi Kaltim seperti berkurangnya luas wilayah Kaltim khususnya Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara berikut sejumlah masalah pertanahan, nasib Kecamatan Sepaku berikut penduduknya terutama dalam Pemilu 2024, pembangunan kota-kota penyangga serta soal kewenangan dan pendapatan daerah yang berkurang. “Itu pentingnya banyak tokoh Kaltim di Tim Transisi untuk membahas masalah itu,” tandasnya
Dalam PP No 17 Tahun 2022, ada sejumlah pendapatan daerah yang hilang. Sebab Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kewenangan memungut pajak khusus IKN, yang sementara ini jumlahnya ada 13 jenis pungutan. Mulai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai Pajak Sarang Burung Walet.
Sementara itu, tindak lanjut Perpres No 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara juga sangat ditunggu orang Kaltim. Karena di situ tercantum klausul yang menyebutkan paling sedikit 2 jabatan Deputi diutamakan dari unsur masyarakat lokal di Kaltim. Dalam Perpres tidak disebutkan berapa jumlah deputi, tapi dalam pembahasan dikabarkan ada 5. Tiap Deputi dibantu 3 direktur, yang penunjukannya sama dengan Deputi atas keputusan Kepala Badan Otorita.
Saya lihat teman-teman di grup WA Wartawan Legend membahas masalah ini. Mereka men-stressing kembali usulan yang pernah disampaikan ke Sekneg soal nama saya sebagai salah satu calon dari daerah. Ada yang mengusulkan tim pengusul baru. “Ketuanya Sofyan Maskur saja,” kata wartawan Haris Samtah. Di situ ada juga Ketua PWI Kaltim Endro S Effendi, Syafril Teha Noer, Charles Siahaan, Suryatman, Minhayudin, Andik Riyanto, Rusdiansyah Aras, Ahim Hasibuan, Hamdani, Suryatman, Wiwid M Wijaya dan lainnya. Saya sengaja tidak ikut nimbrung, biar tetap objektif. (**)
