NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim kini difokuskan pada gedung-gedung legislatif dan yudikatif sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi koordinasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di ibu kota baru.
Eko Listiyanto, pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyatakan bahwa keberadaan ketiga lembaga pemerintahan di satu lokasi akan memudahkan proses pemerintahan dan mempercepat jalannya rapat-rapat antarparlemen dan pemerintah.
“Dengan dipindahkannya legislatif ke IKN, koordinasi antara parlemen dan pemerintah akan lebih efisien. Ini penting agar sinergi antar-lembaga pemerintahan berjalan lebih cepat dan optimal,” ujar Eko saat diwawancarai ANTARA, Jumat (25/10/2024).
Ia menambahkan bahwa dalam berbagai contoh negara yang memindahkan ibu kotanya, elemen legislatif biasanya menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur di ibu kota baru.
Kondisi saat ini, di mana legislatif dan yudikatif berada di Jakarta sementara eksekutif berada di IKN, dianggap kurang ideal karena dapat memperlambat koordinasi pemerintahan. Eko menekankan bahwa keberadaan ketiga pilar utama negara—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—di satu wilayah akan memperkuat efektivitas pemerintahan.
“Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), setelah kantor-kantor eksekutif seperti kementerian, gedung-gedung legislatif dan yudikatif juga harus ada. Ini bagian dari prioritas, di mana pembangunan untuk kantor-kantor menteri akan diikuti dengan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif,” tambah Eko.
Pendekatan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang sebelumnya disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bahwa pembangunan IKN perlu mengutamakan pusat legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari keberlanjutan proyek nasional ini.
AHY juga menyebut bahwa pembangunan IKN membutuhkan penyesuaian dan masukan dari seluruh pihak untuk memastikan peran ibu kota baru ini benar-benar efektif sebagai pusat pemerintahan dan kemajuan nasional di masa depan. (ant/MK)
Editor: Agus S
