PASER – Penguatan ekonomi di daerah melalui Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maupun ekonomi kreatif salah satu yang dapat diwujudkan di Kabupaten Paser.
Itu dikatakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Paser, Ina Rosana, kala menghadiri High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024, di Mangupura Hall, Bali International Convention Centre (BICC).
“Selain implementasi penguatan ekonomi melalui UMKM dengan menciptakan ekraf (Ekonomi Kreatif),” kata Ina Rosana, Selasa (3/9/2024).
Selain itu, kata dia harus membuat pemerintahan yang stabil di daerah, serta dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Adapun poin penting dalam pertemuan itu membahas terkait strategi pembiayaan yang tak harus mengandalkan APBN.
Seperti dengan blanded finance atau pendanaan campuran, di mana dapat diterapkan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan 2030 nanti.
Pembicara di antaranya delegasi Kongo, Kamboja, dan Indonesia, serta Spanyol mewakili negara bagian utara. Disampaikan terkait hambatan dan peluang untuk menyelesaikan perihal percepatan SDGs.
“Banyak dibahas bagaimana menjembatani masalah yang dihadapi. Setidaknya ada empat hal yang dihasilkan, seperti restrukturisasi hutang, rantai perdagangan global, pembangunan investasi multilateral yang diarahkan ke negara global south, dan diversifikasi produk,” sebut Ina.
Adapun yang dibahas perihal membuka potensi penuh negara-negara selatan melalui kemitraan multi pemangku kepentingan. Dirinya menyebut, karena dunia berada di titik tengah penerapan agenda 2030.
“Negara-negara di belahan bumi selatan memiliki potensi besar untuk menentukan keberhasilan tujuan masa depan yang berkelanjutan,” terang Ina.
Dia bilang, banyak tantangan dan kerentanan pembangunan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, ketergantungan yang berlebihan pada produksi dan ekspor komoditas, kapasitas produksi yang lemah.
Serta transformasi kurangnya struktural, defisit infrastruktur yang meluas, mobilisasi sumber daya domestik yang tidak memadai di tengah terbatasnya pembiayaan untuk pembangunan.
Ina melanjutkan, daya domestik yang tidak memadai di tengah terbatasnya pembiayaan untuk pembangunan, daya saing ekspor yang lemah, kerentanan berkelanjutan yang terhadap guncangan dan bencana ekonomi, sosial dan lingkungan, kesenjangan gender.
“Kemudian meningkatnya pengangguran kaum muda, lemahnya manusia, kapasitas kesenjangan pedesaan-perkotaan dan kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pembangunan dan kapasitas sektor publik dan swasta,” pungkas Ina.
Untuk diketahui, delegasi Indonesia dalam HLF MSP 2024 memaparkan tips mendorong pembangunan tanpa harus selalu bergantung pada APBN. Termasuk dipaparkan mengenai pengembangan blue economy yakni konsep pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut.
Pewarta: TB Sihombing
Editor : Nicha R
