SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menyebutkan, serapan APBD hingga akhir Oktober 2021 secara keseluruhan mencapai 93,5%.
Hal tersebut diungkap Bupati Ardiansyah usai rapat koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 melalui video di Diskominfo Perstik Kutim.
“Untuk Kutai Timur pendapatan kita cukup bagus. Per Oktober kemaren, kita 93,5 persen pendapatan terserap,” ujarnya, Senin (22/11/2021).
Menurut Bupati Ardiansyah, salah satu faktor yang memengaruhi tingginya serapan pendapatan adalah transfer dari pemerintah pusat yang cukup rutin.
Berbeda dengan serapan pendapatan sangat tinggi, serapan belanja daerah Kutim hampir 58 persen.
Orang nomor satu di Kutim ini mengatakan, Pemkab masih memiliki waktu untuk meningkatkan serapan APBD hingga 100 persen.
Sebab, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikatakan belum memberikan laporan sehingga serapan diprediksi bisa meningkat dalam jangka waktu sebulan.
“Kita masih moderat di dalam artian belanja, untuk pendapatan kita cukup tinggi. Mudah-mudahan sampai menjelang akhir tahun ini, pendapatan (serapan) kita bisa lebih meningkat,” ucapnya.
Ditambahkannya, untuk tingkat nasional, dalam hal serapan belanja, Kutim menempati posisi tengah.
Untuk itu, Ardiansyah optimistis persentase serapan belanja di daerahnya masih tergolong bagus.
“Memang beberapa daerah yang serapan belanjanya tinggi ada di atas 60 persen. Untuk kita yang ada pada posisi ini, saya optimis persentase belanja kita masih bagus,” ujarnya.
Terlebih, disebutkan masih ada beberapa OPD yang belum memberikan laporan sehingga diharapkan, sebelum tahun baru ini serapan belanja Kutim bisa meningkat drastis.
Salah satunya laporan Dinas Kesehatan dan laporan anggaran untuk Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang hingga kini belum disampaikan.
Oleh karenanya, Ardiansyah meminta agar Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera memaksimalkan serapan belanja dan pendapatan sesuai perintah Mendagri.
“Saya meminta kepada BPKAD dan Bappeda untuk memaksimalkan pembelanjaan atas perintah Mendagri tadi dan melakukan Rakor dengan OPD-OPD terkait realisasi pendapatan dan belanja,” tandasnya. (ref/adv)
