JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan tanggapan terkait kebijakan baru Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2024 yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa guru tertentu tidak perlu lagi mengikuti tes tertulis dan wawancara untuk memperoleh sertifikasi.
Hetifah menekankan bahwa meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk mempermudah proses sertifikasi guru, ada kebutuhan mendesak untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
“Kami mendukung setiap inisiatif yang mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi guru, namun kami harus memastikan bahwa standar kualitas pendidikan tidak terabaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hetifah menyoroti pentingnya adanya mekanisme evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa guru yang mengikuti PPG tanpa tes tetap memenuhi kompetensi yang diperlukan. Evaluasi ini harus mencakup penilaian kinerja dan profesionalisme guru di lapangan.
Selain itu, Hetifah menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan ini.
“Kami akan terus mengawasi dan memastikan bahwa proses ini berjalan dengan adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” tambahnya.
Hetifah juga mengajak para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk bekerja sama dalam memastikan kebijakan ini memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mendukung guru-guru kita agar mereka dapat mengajar dengan lebih baik dan profesional,” katanya.
Terakhir, Hetifah berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan Indonesia, terutama dalam hal peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru.
“Kami berharap kebijakan ini tidak hanya mempercepat proses sertifikasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh negeri,” pungkasnya. (*/rls)
Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha R
