KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat melalui Staf Ahli Bupati, Yustinus Giri, menyampaikan hasil kesepakatan dari hearing bersama DPRD Kutai Barat, Pemerintah Daerah, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kubar pada Senin (6/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, disepakati tiga poin utama yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal.
“Tiga poin utama yang kami sepakati adalah pertama, kuota penerimaan tenaga kerja lokal ditetapkan sebesar 60 persen, sedangkan non-lokal 40 persen. Kedua, penerimaan tenaga kerja dilakukan melalui satu pintu, yaitu Disnakertrans Kutai Barat. Ketiga, anggaran untuk Balai Latihan Kerja (BLK) Kutai Barat akan ditingkatkan hingga dua kali lipat,” ujar Yustinus Giri.
Ia menegaskan pentingnya pola rekrutmen tenaga kerja melalui satu pintu di bawah pengawasan Disnakertrans Kubar. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi serta mempermudah pemantauan kebutuhan tenaga kerja sesuai keterampilan yang diperlukan.
“Perlu dibuat konsep atau payung hukum agar rekrutmen tenaga kerja dapat dikontrol dengan baik, termasuk kebutuhan untuk tenaga kerja terampil maupun non-terampil,” jelasnya.
Menurut Yustinus Giri, peningkatan kuota tenaga kerja lokal adalah langkah penting dalam pembangunan daerah. Selama ini, mayoritas tenaga kerja di Kutai Barat masih didominasi pekerja non-lokal, dengan perbandingan mencapai 80 persen non-lokal dan 20 persen lokal.
“Kita harus berubah. Jika daerah ingin maju, kita harus menciptakan tenaga kerja lokal yang terampil dan memenuhi kebutuhan pasar kerja. Contoh yang baik adalah masa kejayaan PT KEM, di mana tenaga kerja lokal banyak diberdayakan, termasuk mantan Bupati dua periode kita yang pernah bekerja di sana,” tambahnya.
Terkait pelatihan tenaga kerja, Pemkab Kubar bersama DPRD berencana menaikkan anggaran untuk BLK hingga dua kali lipat. Dengan anggaran sebesar Rp1 miliar saat ini, BLK mampu melatih 92 peserta setiap periode pelatihan. Dengan peningkatan anggaran, diharapkan lebih banyak tenaga kerja lokal yang dapat mengikuti pelatihan keterampilan.
“Jika anggaran dinaikkan, akan lebih banyak tenaga kerja yang dapat kita latih. Ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat Kutai Barat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” tutup Yustinus Giri.
Pewarta: Ichal
Editor : Nicha R
