Infrastruktur masih menjadi masalah klasik di Kutai Kartanegara (Kukar). Di kabupaten yang wilayahnya 45 kali lebih luas dari DKI Jakarta ini, jalan rusak banyak ditemukan. Jalan berstatus kabupaten yang menghubungkan antarkecamatan adalah contohnya. Dari total 2.193 kilometer jalan kabupaten, sepertiganya dalam kondisi rusak dan rusak berat.
Menurut data terakhir yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik Kukar, jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 1.159 kilometer. Sementara itu, 306 kilometer dalam kondisi sedang, 410 kilometer rusak, dan 316 kilometer rusak berat (Kukar dalam Angka 2020). Dengan demikian, jalan kabupaten yang rusak dan rusak parah mencapai 726 kilometer alias setara jarak Jakarta ke Surabaya.
Kepada kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com, Kamis (17/2/2022), Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi mengatakan, legislatif sudah berulang mendesak pemkab memperbaiki jalan. Menurutnya, akses jalan yang harus diperbaiki dan menjadi prioritas yakni antarkecamatan dan jalan usaha tani.
“Jalur transportasi ini yang penting bagi kegiatan ekonomi masyarakat,” terangnya.
Ditemui dalam kesempatan berbeda, Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Restu Irawan, menyampaikan penjelasan. Jalan rusak di Kukar disebut dipicu dua faktor. Pertama, faktor alam terlebih memasuki musim penghujan sehingga banyak ruas jalan yang rusak. Faktor alam menyebabkan jalan ambles karena lapisan tanah tergerus air.
Faktor kedua adalah kendaraan yang melebihi kapasitas beban. Kendaraan dengan tonase besar kerap melintasi jalan-jalan di Kukar. Padahal, jalan kabupaten tidak semua berstruktur beton atau aspal. Adapun jalan aspal, hanya mampu menahan beban hingga kapasitas 8 ton.
“Tapi yang melintasi lebih dari 8 ton. Kami tidak ada wewenang menindak,” terang Restu.
Menurut catatan Dinas PU Kukar, sebanyak 20 persen dari total jalan kabupaten mengalami penurunan kekuatan struktur setiap tahun. Data itu diperoleh dari pengujian di sejumlah ruas jalan. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya perawatan jalan sehingga Dinas PU harus menerapkan skala prioritas. Masalahnya, sambung dia, ketersediaan anggaran tak sebanding dengan panjang jalan yang harus dirawat.
Pada 2021 lalu, Dinas PU Kukar menganggarkan Rp 239Â miliar untuk penanganan 44 kilometer jalan. Sementara tahun ini, total anggaran peningkatan dan perbaikan Rp 210,8 miliar. Ditambah kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat Rp 52,1 miliar, dana total mencapai Rp 262,9 miliar. Dana tersebut rencananya dipakai untuk memperbaiki 39 kilometer jalan.
Restu menjelaskan, ruas jalan yang diperbaiki tahun ini terdiri dari jalur konektivitas kabupaten-kecamatan, kecamatan dengan kecamatan, serta kecamatan dengan desa. Jalan yang diperbaiki adalah jalur yang berfungsi mendukung mobilitas barang-jasa, pertanian, sektor pendidikan, serta kesehatan.
Beberapa ruas di antaranya di wilayah hulu yang menghubungkan Kecamatan Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang. Poros Muara Badak-Marangkayu juga diperbaiki, termasuk jalan pendukung pertanian di Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman.
Infrastruktur yang belum mantap di Kukar adalah sebuah ironi. Lebih dari setengah abad, kekayaan sumber daya alam Kukar telah dieksploitasi. Dimulai dari era perkayuan, minyak dan gas bumi, batu bara, hingga perkebunan kelapa sawit.
Menurut BPS Kukar, produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten pada 2020 menembus Rp 149 triliun. PDRB Kukar pada 2020 mampu menyumbang sekitar 24 persen terhadap PDRB provinsi. Sementara itu, dari Rp 149 triliun tadi, sebesar Rp 89 triliun atau 59 persen PDRB Kukar dicetak dari sektor pertambangan dan penggalian (Kukar dalam Angka 2021). (kk)
