SAMARINDA— Semakin dekat hari tenang, semakin panas situasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur. Agar terciptanya situasi yang bersih selama Pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kaltim, menggelar sosialisasi pada Selasa (12/11/2024).
Dengan mengangkat isu “Sosialisasi Pengawasan Politik Uang, Politisasi SARA dan Black Campaign Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim,” Bawaslu Kaltim mengharapkan dapat meminimalisasi bahkan mungkin menghilangkan tindakan tercela selama kampanye.
“Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan politik uang. Kemudian berfokus kepada program pasangan calon,” jelas Danny Bunga, Anggota Bawaslu Kaltim kepada Media Kaltim.
Untuk melancarkan gerakan tolak politik uang, SARA dan fitnah tersebut, Bawaslu secara sengaja mengundang perwakilan dari Partai Politik (Parpol) hingga melibatkan mahasiswa untuk mengikuti acara sosialisasi.
Acara Sosiasiliasi Tolak Politik Uang yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kaltim di Hotel Fugo, Samarinda (K. Irul Umam/mediakaltim)
“Dari peserta, kita mengundang 18 parpol, Media, mahasiswa, sampai kepada organisasi kepemudaan,” sebut Danny.
Lebih jelasnya, Danny mengungkapkan sebenarnya setiap masyarakat memiliki peran pengawasan terhadap sikap tercela selama Pilkada. Namun juga, bukan berarti masyarakat bisa tunduk dan menerima uang politik begitu saja. Peran-peran utama dihadirkan kepada mahasiswa, parpol juga organisasi masyarakat supaya memberikan dampak terhadap pengawasan.
Selain itu, acara ini juga mengundang 4 akademisi dari dua kampus berbeda juga dari perwakilan Fokus Demokrasi Lentera. Mereka ialah, Prof. Dr. Elviandri dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Pengasihan S. Amisan dari Fokus Demokrasi Lentera, Dr. Muhammad Nurcholis Alhadi dari UMKT dan Wesley Liano Hutasoit dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag). (Adv/Rul)
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
