PENAJAM – Pelaksana Tugas Bupati Penajam Paser Utara (Plt PPU) Hamdam Pongrewa menyampaikan berbagai masukan ke pemerintah pusat. Bersama Gubernur Kaltim Isran Noor ia menghadiri kick off pemantauan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara Tahap I, yang berlangsung di Hotel Mandarin Oriental, Menteng Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2022).
Dipimpin langsung Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil, Menkominfo RI Johnny Gerard Plate, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe serta jajaran kementerian dan deputi dalam pemantauan infrastruktur IKN Nusantara.
Kick off pemantauan pembangunan infrastruktur tahap I membahas sejumlah kerangka pemantauan infrastrutur IKN, serta jabaran kerangka instrumen baik dalam ruang lingkup pertanahan, kelembagaan, luasan pembangunan, serta fasilitas dasar dan pembangunan kawasan inti pusat pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Hamdam menyampaikan sejumlah hal dalam mendukung IKN kedepan di wilayah PPU. Selain mendukung keputusan pemerintah pusat dalam pemindahan IKN, terdapat sejumlah masukan dan permintaan dalam menghadapi tantangan kedepan.
“Kita tidak saja hanya fokus tentang IKN, tetapi juga perlu diketahui bagaimana status pelayanan masyarakat yang sudah pasti tidak lagi jadi bagian dari PPU setelah ditunjuknya kepala otorita IKN,” tuturnya.
Untuk itu, dia menerangkan selain kewilayahan, juga terkait status persoalan kepemilikan lahan tanah dengan masyarakat setempat, yang perlu dikomunikasikan secara baik dan pendekatan yang humanis. Mengingat ada aktivitas penduduk yang telah lama berada disana dan sebagian masuk dalam kawasan IKN.
“Persoalan kewilayahan dan status pertanahan ini sudah tentu perlu perhatian khusus, karena tidak dapat dipungkiri kekhawatiran penduduk juga terus disuarakan sampai hari ini. Karena memang tempat tinggal mereka yang berada di sana,” terangnya.
Selanjutnya, ia juga mengungkapkan selain fokus pemerintah pusat dengan IKN Nusantara yang berada di Kecamatan Sepaku. Pemkab PPU juga berharap Pemerintah Pusat turut memikirkan nasib kecamatan yang bertetangga dengan kawasan IKN khususnya yang ada di PPU. Hal ini yang berkaitan dengan upaya pemekaran wilayah yang sedang bergulir di daerah.
“Jangan sampai pada akhirnya terjadi ketimpangan antara pembangunan IKN dengan wilayah tetangga yang berdekatan yang sampai hari ini masih banyak keterbatasan pembangunan seperti jalan yang rusak, jalan-jalan produksi para petani yang tidak memadai, serta kebutuhan dasar infrastruktur pelayanan lainnya karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah seperti saat ini,” beber Hamdam.
Karena itu, menurut dia harus betul-betul mendapat perhatian dari pemerintah pusat khususnya kebijakan alokasi anggaran agar Kabupaten Penajam Paser Utara yang sebagian wilayahnya menjadi IKN bisa berkembang bersamaan dengan IKN.
”Jika ini tidak seimbang antara pembangunan IKN dengan wilayah di seputar IKN di PPU tentu kami akan bingung apa yang disampaikan kepada masyarakat kami yang ada di PPU. Sehingga pemerintah daerah saat ini, mininimal dalam waktu dekat bagaimana kami pemerintah PPU kiranya berupaya didukung untuk infrastruktur dasar dan kebutuhan dasar masyarakat yang ada di PPU,” pungkasnya. (sbk/adv)
