SAO PAULO – Pada hari pertama kegiatan South South Knowledge Exchange di Hotel Plaza Brazilia, Brasil, pada Selasa (2/5/2023), Gubernur Kaltim H Isran Noor beserta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menghadiri Forum Diskusi Tiga Negara Indonesia, Brasil, dan Kongo.
Diskusi tersebut membahas berbagai upaya dalam program penurunan emisi yang berhubungan dengan deforestasi dan degradasi hutan di masing-masing negara.
South South Knowledge Exchange memang menjadi wadah pertukaran pengetahuan antara negara-negara berkembang atau juga dikenal sebagai negara-negara selatan global.
“Pemerintah Provinsi Kaltim hadir di forum ini untuk belajar bagaimana pengalaman Pemerintah Brasil dan Pemerintah Kongo dalam implementasi program penurunan emisi yang memberikan kontribusi bagi pendapatan negara dan masing-masing provinsi yang terlibat dalam program tersebut,” kata Gubernur Isran Noor dalam forum diskusi tiga negara tersebut.
Menurut Gubernur Isran Noor, sangat wajar bila Indonesia belajar dari Pemerintah Brasil dan Kongo, karena Brasil memiliki hutan tropis terluas di dunia, yaitu Hutan Amazon. Mereka juga memiliki komitmen tinggi dalam upaya penurunan emisi karbon dan telah lama mendapat perhatian dari World Bank.
Kaltim sendiri menjadi provinsi pertama di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Pasifik yang berhasil melaksanakan program penurunan emisi karbon melalui Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF).
Di Indonesia, kompensasi dana karbon dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan.
“Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh dari Brasil dan Kongo bisa bermanfaat. Terutama dalam hal keuangan bagi daerah-daerah yang memiliki kepedulian besar dalam upaya melakukan penurunan emisi karbon dengan menjaga hutan, mencegah deforestasi, dan degradasi hutan, seperti yang sudah dilakukan oleh Kaltim,” tegas Gubernur Isran Noor.
Gubernur Isran Noor juga berkesempatan menyerahkan cinderamata berupa kain batik khas Kaltim untuk perwakilan Pemerintah Brasil dan Kongo.
Narasumber pada diskusi ini adalah pejabat Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan, perwakilan Pemerintah Brasil, dan perwakilan Pemerintah Kongo. (sul/yans/adpim/diskominfokaltim)
