SAMARINDA – Hari pertama berkantor sebagai wali kota dan wakil wali kota Samarinda, Andi Harun-Rusmadi Wongso langsung tancap gas. Selepas menggelar rapat dengan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), pemenang Pilkada Samarinda 2020 itu bergegas menemui Gubernur Kaltim Isran Noor di Kantor Gubernur Kaltim.
Sejumlah hal menjadi pembahasan pada pertemuan di ruang rapat Isran Noor tersebut, Senin, 1 Maret 2021. Tiga hal yang paling jadi sorotan adalah kebersihan kota, pengendalian banjir, serta penanganan Covid-19.
Sebelum bertemu Isran Noor, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan bahwa dalam satu atau dua hari ke depan, jajarannya akan menggelar rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Samarinda. Langkah tegas dan serius dalam pencegahan virus corona, dipastikan dijajaki.
“Kami jamin beberapa hari ke depan ada peningkatan intensitas penegakan Covid-19. Soal bagaimana bentuknya, tunggu satu, dua hari ini. Kami ingin pemerintah benar-benar memfasilitasi dengan konkret penanganan Covid-19,” sebut Andi Harun selepas rapat dengan jajaran OPD di lantai dua Balai Kota Samarinda.
Andi Harun berharap penanganan Covid-19 di Samarinda bisa menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu ikut terlibat langsung dalam penanganan. Dengan demikian, virus corona bisa terkendali di Ibu Kota Kaltim ini
Dari Balai Kota Samarinda di Jalan Kesuma Bangsa, Andi Harun bersama Rusmadi Wongso lanjut bertolak ke Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada. Di dalam gedung tujuh lantai tersebut, telah menunggu sang tuan rumah yang tak lain Gubernur Kaltim, Isran Noor. Inilah pertemuan pertama Andi-Rusmadi sebagai wali kota dan wawali dengan Isran Noor selaku gubernur. Ketiganya menggelar pertemuan tertutup di ruang rapat lantai 2.
“Ini ‘kan hari pertama kami bekerja. Jadi sudah kewajiban kami melapor kepada Pak Gubernur sekaligus minta arahan kepada beliau,” sebut Wawali Samarinda, Rusmadi Wongso, ditemui selepas pertemuan tersebut.
Rusmadi mengungkapkan jika Isran Noor turut memberi sejumlah arahan dalam pembangunan Samarinda ke depan. Sehingga antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda, bisa menjalankan program masing-masing dengan sinkron.
“Apalagi Samarinda ini ‘kan ibu kota provinsi, pasti tidak ada kebijakan-kebijakan yang tidak terkait pemerintah provinsi,” lanjut Rusmadi di teras kegubernuran.
Dari sejumlah arahan, yang menjadi sorotan gubernur salah satunya kebersihan kota. Menurutnya, poin tersebut begitu krusial karena status Samarinda sebagai kota bisnis, jasa, perdagangan, dan pusat pemerintahan.
Rusmadi pun memastikan keresahan Gubernur sejalan dengan prioritasnya bersama Andi Harun pada 100 hari pertama masa kerja wali kota/wawali Samarinda. “Terkait tempat pembuangan sementara (TPS), kelak tidak ada lagi TPS di pinggir-pinggir jalan,” terangnya.
Selain kebersihan, yang juga mendapat perhatian serius adalah penanganan banjir di Samarinda, khususnya berkaitan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM). Dalam kesempatan tersebut, Isran Noor menawarkan lahan eks Bandara Temindung yang merupakan aset Pemprov Kaltim di Kecamatan Sungai Pinang, untuk dimanfaatkan. Salah satunya sebagai tempat relokasi warga terdampak normalisasi SKM. Sehingga warga pun bisa pindah ke lokasi yang ta terlalu jauh.
“Beliau bilang, lahan ini bisa dimanfaatkan untuk eks warga Sungai Karang Mumus. Untuk masyarakat yang kena relokasi. Bentuknya nanti kita pikirkan. Tetapi rumah susun adalah alternatif untuk rumah perkotaan yang keterbatasan ruang,” terang Rusmadi.
Mengenai penanganan Covid-19, Gubernur juga berpesan terkait pembatasan kegiatan masyarakat, khususnya di tingkat mikro. Seperti dua hal sebelumnya, persoalan ini juga sejalan dengan program Andi Harun-Rusmadi.
Sebagai kepala daerah di tingkat dua, Rusmadi mengapresiasi dan mensyukuri perhatian Isran Noor terhadap kabupaten/kota. Ia pun menjamin Pemkot Samarinda tak akan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan Pemprov Kaltim. Meskipun dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam arahan pada pelantikan kepala daerah Jumat lalu, 26 Februari 2021, Gubernur Isran Noor menegaskan posisinya bukan sebagai atasan wali kota maupun bupati.
“Kami menempatkan gubernur sebagai komandan yang kami tempatkan untuk koordinasi, sinkronisasi untuk kepentingan Kaltim dan NKRI. Alhamdulillah, banyak nasihat yang kami dapatkan,” pungkas Rusmadi. (kk)
Artikel kaltimkece.id, jaringan mediakaltim.com
