spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Gelar Rakor se-Kaltim, Diskominfo Kaltim Fokus Percepatan Penerapan SPBE

BONTANG- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) forum perangkat daerah dalam rangka koordinasi daerah bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian se- Kaltim tahun 2022, di Hotel Bintang Sintuk, Senin (28/3/2022).

Rakor mengusung tema “Mewujudkan Pemerintahan Digital di Kaltim Menuju Satu Data, Mendukung Kota Nusantara”. Ketua panitia Edi Hermawan mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan gambaran kebijakan strategi dan perencanaan untuk program Diskominfo, baik skala nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

“Yang mana tujuannya, tercapainya satu pemahaman dan kebijakan dalam perencanaan kerja dan tercapainya kesepakatan antara semua pihak. Terakhir terakomodasinya perencanaan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian tahun 2022,” sebutnya.

Kadiskominfo Kaltim, Muhammad Faisal menyebut kegiatan itu dalam rangka melakukan percepatan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Tahun 2024 kami targetkan sudah rampung untuk Kaltim,” paparnya.

Perpres 95, jelas Faisal, secara jelas menyebutkan Kominfo sebagai sektoral data, baik di provinsi hingga kabupaten/kota sehingga sinkronisasi antara data dan saluran bisa seimbang.

BACA JUGA :  Delapan Posisi Kepala OPD Masih Kosong, Senin Mulai Dilelang, Inilah Daftarnya

“Makanya disebut satu data. Jangan sampai SPBE jalan, tapi datanya nggak ada nanti atau datanya ada saluran yang nggak ada. Sehingga terbentuk smart government dan smart city,” terangnya.

Diakuinya dalam pelaksanaan sedikit terlambat karena terjadi beberapa kendala, semisal tiap OPD ingin melakukan digitalisasi secara mandiri. Untuk itu, Pemprov Kaltim berupaya melakukan percepatan. Hal tersebut dinilai kurang efektif dan efisien sehingga terbit Perpres tersebut dan Diskominfo ditunjuk sebagai leading sektor.

Agar penerapan SPBE bisa berjalan dengan lancar, lanjut Faisal, maka perlu dukungan semua OPD yang ada di Kaltim. “Jadi perlu komitmen pimpinan setiap daerah di sini. Seperti gubernur, bupati, wali kota atau Sekda, harus menegaskan biar Perpres itu bisa berjalan,” tandasnya. (ahr)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img