TENGGARONG – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk menemukan strategi yang efektif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola belanja daerah secara lebih efisien.
Dorongan ini disampaikan oleh Fraksi Golkar saat memberikan pandangan umum terkait Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (12/9/2024) malam.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menekankan pentingnya upaya serius dari Pemkab Kukar untuk meningkatkan PAD dan tidak hanya bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari industri ekstraktif seperti migas dan batu bara.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada DBH, dan harus mulai memikirkan cara meningkatkan PAD yang lebih besar,” ujar Johansyah, sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kukar.
Fraksi Golkar juga menyarankan agar dilakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pemungutan pajak daerah, serta mengimplementasikan sistem komputerisasi untuk mempercepat proses dan meningkatkan akurasi penerimaan pajak.
Selain itu, Fraksi Golkar menggarisbawahi pentingnya efisiensi dalam belanja daerah. Mereka mengimbau agar pemerintah lebih selektif dalam pengadaan barang dan hanya fokus pada kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Kami menyarankan pemerintah daerah melakukan analisis mendalam terkait selisih antara anggaran dan realisasi belanja, serta mengambil langkah perbaikan yang konkret untuk mengurangi selisih tersebut,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i
