SANGATTA – Asisten Administrasi Umum (Admum) Sekretariat Kabupaten (Seskab) Kutai Timur (Kutim) Sudirman Latif, hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024). Dalam rapat ini, Latif mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman untuk mendengarkan pandangan umum dari berbagai fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
Sebanyak tujuh fraksi dalam DPRD Kutim bergantian menyampaikan pandangan mereka. Fraksi Golkar melalui Maswar menjadi yang pertama memberikan pendapat, diikuti oleh Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang diwakili oleh Sobirin Bagus, Fraksi Demokrat oleh M Amin, Fraksi PPP oleh Fitri, Fraksi Nasdem oleh Ubaldus Badu, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) oleh Mulyana, dan Fraksi PDI Perjuangan oleh Siang Geah.
Pentingnya Pengawasan dan Efisiensi Anggaran
Fraksi Golkar menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 mencerminkan kinerja Pemkab Kutim dalam mengelola keuangan daerah. “Realisasi belanja modal mencapai 3,29 triliun atau 84 persen, menunjukkan indikator positif. Namun, pengawasan terhadap kegiatan infrastruktur fisik harus dilakukan secara komprehensif, baik dari segi kualitas maupun kuantitas,” ujar Maswar.
Kreativitas dalam Meningkatkan Pendapatan
Sobirin Bagus dari Fraksi KIR berharap agar capaian APBD 2023 dapat terus ditingkatkan. Ia mendorong adanya target pencapaian yang maksimal dan eksplorasi kreatif terhadap sumber-sumber pendapatan alternatif. “Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal secara efektif dan efisien, serta fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” tambahnya.
Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah
M Amin dari Fraksi Demokrat mengkritisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 44,76 persen dari target. “Diharapkan seluruh BUMD dapat dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan PAD secara signifikan, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu,” katanya.
Sinkronisasi antara Eksekutif dan Legislatif
Fitri dari Fraksi PPP menekankan pentingnya sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif untuk menyatukan kebijakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kutim. “Legislatif harus menjaga kredibilitasnya sebagai pengontrol kebijakan eksekutif, sehingga pembangunan benar-benar menguntungkan seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Evaluasi Kegiatan yang Belum Terealisasi
Ubaldus Badu dari Fraksi Nasdem mengkritisi saldo akhir kas yang masih tinggi, menunjukkan bahwa ada kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana. “Perlu adanya kajian ulang terhadap perencanaan untuk memastikan target yang sudah ditentukan dapat tercapai,” ujarnya.
Perbaikan Tata Kelola Keuangan
Mulyana dari Fraksi AKB mengapresiasi capaian dalam pengelolaan keuangan daerah, namun ia menekankan perlunya perbaikan lebih lanjut. “Peningkatan arus kas masuk harus diutamakan untuk mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya.
Rincian Capaian Tiap PD
Fraksi PDI Perjuangan melalui Siang Geah menyatakan bahwa rincian capaian masing-masing Perangkat Daerah (PD) belum dijelaskan secara rinci dalam Nota Pengantar Raperda. “Kami berharap Bupati segera melengkapinya sebagai bahan tambahan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya,” katanya.
Menutup pertemuan, Sudirman Latif mengucapkan terima kasih atas saran yang diberikan oleh semua fraksi. “Saran-saran ini akan kami tindak lanjuti dan laporkan kepada Bupati,” ujarnya singkat.
Rapat Paripurna ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Kutim. (Rkt)
