SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-28 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023/2024 yang berlangsung di Gedung DPRD Bukti Pelangi, Senin (24/6/2024) kemarin.
Agenda itu membahas Penyampaian Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Dalam kesempatan itu, saat rapat ingin ditutup oleh ketua DPRD, tiba-tiba legislator Faizal Rachman mengemukakan pendapatnya dihadapan Bupati Ardiansyah Sulaiman. Ia mengungkapkan, apa yang telah bupati sampaikan di ruang rapat paripurna tentang sinergitas semoga bisa menular sampai ke Perangkat Daerah (PD).
“Karena membangun sinergitas ini sepertinya di kalangan OPD bapak tidak masuk, contoh kepala dinas PUPR dua kali kami panggil tidak pernah hadir,” ucap Faizal.
Baginya jika ingin sinergitas itu terbangun mestinya PD yang ada kooperatif juga jika diundang dalam rapat. Alasannya, mengapa kemudian ia menyinggung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebab menurut informasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bahwa Dinas PUPR lah yang paling banyak penyerapan anggarannya.
“Jadi mohon, karena kami dapat informasi dari BPK juga pak, Dinas PUPR itu penyerapan anggarannya paling banyak silpanya hampir Rp 400 miliar lebih. Jadi ini anggaran yang sudah kita alokasikan tidak bisa dilaksanakan, dua kali DPRD memanggil itu tidak pernah hadir,” tegasnya.
Faizal meminta kepada Bupati Kutim, agar para kepala dinas tersebut dapat hadir ketika dipanggil, apalagi PD yang paling banyak silpanya sebab pihaknya lebih atensikan ke situ.
“Mohon diatensi pak bupati agar kepala dinasnya yang diminta untuk hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban,” ujarnya.
Ia menambahkan, pasalnya, ketika ia mengundang kepala dinas, yang hadir malah Pak Boni dari Bagian Tata Ruang. Sedangkan, kata Faizal, yang mau dia ketahui adalah terkait persoalan pembangunan infrastruktur Multi Years Contract (MYC).
“Tahu apa Pak Boni terkait pembangunan infrastruktur, kita kan mau tahu terkait pembangunan infrastruktur MYC, ini malah yang dihadirkan pak Boni dan pak boni nggak tahu apa pak. Jadi mohon pak bupati, karena saya hanya menanggapi apa yang pak bupati sampaikan tadi untuk membangun sinergitas antara pemerintah dengan DPRD, “pungkasnya. (Rkt2/Adv)
