SAMARINDA – Fraksi Golkar DPRD Kaltim akan mengusulkan pergantian ketua DPRD Kaltim dalam agenda rapat paripurna rekomposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dijadwalkan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim pada 8 Maret 2022. Demikian disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim, M Udin.
Menurut anggota Komisi I DPRD Kaltim itu, pimpinan juga merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang semestinya masuk dalam agenda yang sama. Ia meminta pimpinan DPRD Kaltim tidak mengesampingkan agenda pergantian Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Masud.
Apalagi sudah ada keputusan hukum tetap dari gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Makmur HAPK terhadap hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar. “AKD itu pimpinan sampai anggota di masing Komisi atau Badan (DPRD Kaltim) yang diusulkan masing-masing fraksi. Jadi Kalau ada perubahan hak parpol melalui fraksi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bila rekomposisi ketua DPRD Kaltim tak masuk dalam agenda rekomposisi AKD, Fraksi Golkar akan menolak pengumuman rekomposisi AKD DPRD Kaltim yang telah disepakati akan diagendakan oleh Banmus.
“Kalau usulan kami (Fraksi Golkar) tidak diakomodasi ngapain kami setujui, mending pakai komposisi lama aja sampai menunggu keputusan (Surat Keputusan) Kemendagri terbit, karena pimpinan itu kan AKD,” ungkapnya.
Ia juga meminta Makmur HAPK untuk tunduk pada keputusan Partai Golkar. Menurutnya, setiap anggota DPRD Kaltim memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjabat di posisi AKD manapun. “Kalau masih mau ikut partai, ikuti aturan partai. Kan yang mendudukkan sebagai ketua itu Golkar, bukan suara individu,” tandasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD M Samsun menyatakan Banmus DPRD Kaltim telah menyepakati agenda DPRD Kaltim masa sidang pertama 2022. Salah satu agenda yakni rekomposisi AKD DPRD Kaltim. Namun ia menyatakan agenda itu tidak termasuk pergantian Ketua DPRD Kaltim.
Berdasar agenda kegiatan yang telah disususun Banmus DPRD Kaltim, pengumunan rekomposisi Alat Kelengkapan Dewan dijadwalkan akan berlangsung Selasa, 8 Maret 2022. (eky)
