TENGGARONG– Menurunkan angka kemiskinan masih jadi tugas yang kini harus dituntaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Dari data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim 2021, Kukar berada di urutan 5 dengan persentase 7,99%, masih baik dibanding Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutim, dan Paser.
Untuk membantu menuntaskan masalah ini, Bupati Kukar Edi Damansyah menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar. Bahkan langsung melibatkannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan pada Selasa (21/02/22). Pelibatan DMI diharapkan mampu mengoptimalkan percepatan pengentasan kemiskinan di Kukar.
Edi mengharapkan, jika upaya ini berhasil banyak persoalan lain yang bisa tertangani, semisal kesejahteraan dan pendidikan.
“Juga menyinkronkan kembali data dengan teman-teman perusahaan pada program CSR. Dengan begitu tak ada lagi program yang tumpang tindih,” jelas Edi pada awak media.
Keterlibatan DMI Kukar, tambah Edi, diharapkan menjadi angin segar pengentasan kemiskinan. Bagaimana mendorong pengurus atau takmir masjid bisa mendata dan mengakomodasi warga pra-sejahtera sekitar masjid yang perlu mendapat perhatian Pemkab Kukar. Terlebih, DMI Kukar sudah memiliki data warga pra-sejahtera dan memasukkannya ke program e-Masjid.
“Begitulah maksud saya, masjid harus memiliki data masyarakatnya yang berada 40 rumah baik itu di sisi kiri, kanan, depan dan belakang masjid,” lanjut Edi.
Kedepan, tidak hanya bantuan materiil yang diberikan, tapi juga pelatihan dan spiritual. Sehingga tidak selalu bergantung dengan pemerintah, namun juga bertumbuh dan berkembang untuk dirinya sendiri.
Pendataan yang dilakukan Dewan Masjid Kukar, bertujuan memastikan masyarakat yang membutuhkan bantuan baik itu masalah ekonomi, pelatihan hingga spiritual bisa mendapat bantuan. “Dengan data yang selalu up to date maka kita bisa bekerja dengan maksimal,” kata Edi.
Peran dinas terkait dilibatkan dengan cara mencocokan data DMI Kukar dengan data yang ada. Fungsinya agar tidak ada tumpang tindih, dan data yang dimiliki Pemkab Kukar benar-benar riil.
“Bila perusahaan melakukan CSR, bisa berkoordinasi dengan dinas terkait agar program yang dilakukan bisa ikut menanggulangi masalah yang ada di Kukar. Terutama menanggulangi masalah kemiskinan,” tutup Edi. (afi)