SAMARINDA – Dalam acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Timur periode 2023-2025, Jumat (4/8/2023), di Pendopo Odah Etam, Jalan Gajah Mada Samarinda, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menegaskan kawasan Kalimantan Timur telah sah menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pemindahan ibu kota negara ini akan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru.
“Kondisi ini akan mendorong arus perdagangan, meningkatkan investasi di daerah serta menurunkan angka kesenjangan antar wilayah,” katanya.
Pengukuhan KDEKS Kaltim hari ini menurut Wapres, menjadi pemacu semangat untuk terus menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang dilandasi tuntunan syariat.
Karenanya, KDEKS Kaltim perlu membangun ekosistem yang holistik dan berkelanjutan bagi pengembangan sektor bisnis dan usaha syariah.
Empat fokus ekonomi dan keuangan syariah, sebutnya, pengembangan industri halal, industri syariah, dana sosial syariah dan usaha (bisnis) syariah.
“Ekonomi dan keuangan syariah berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru yang akan mendorong dan memperkuat ketahanan ekonomi Kaltim,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Isran Noor mengungkapkan kegiatan perekonomian berjalan baik ditandai dengan naiknya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, seiring kondisi Kaltim yang tetap kondusif serta kehiduoan keagamaan yang harmonis.
“Terima kasih Bapak Wapres telah mengukuhkan KDEKS Kaltim, dan datang bersama permaisuri (istri Wapres, Hj Wuri Ma’ruf Amin). Semoga keberadaan KDEKS ini menjadi momen penting dalam mengelola sumber daya alam dan potensi ekonomi Kaltim menjadi sebab kemakmuran kita semua,” ucapnya.
Pengukuhan dirangkai penyerahan bantuan sosial kepada 300 ASN (golongan 1 dan 2) dari Taspen dan bantuan program sosial Bank Indonesia meliputi fasilitas sarana workshop dan soft cassing produk manik Kaltim kepada Ketua Kelompok Usaha Bersama Manika Kaltim senilai Rp350 juta oleh Wapres Ma’ruf Amin, didampingi Gubernur Isran Noor, Direktur PT Taspen dan pimpinan Bank Indonesia.
Tampak hadir Wakil Menteri LHK RI Alue Dohong, Plt Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Dr Taufik Hidayat, jajaran Forkopimda pinipinan instansi
Kaltim, Wali Kota Samarinda Andi Harun, vertikal/kementerian/lembaga di Kaltim, Ketua MUI dan Ketua Baznas Kaltim. (adv/diskominfokaltim)
