spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Dukung Revolusi Mental di PPU, Saling Mendukung Kemajuan Bersama

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menegaskan bahwa perguruan tinggi patut mengambil peran dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian untuk menyejahterakan masyarakat.

Ia mengungkapkan itu saat menghadiri pelaksanaan hibah Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Gelaran Kemenko PMK dan Forum Rektor Indonesia dalam program Pembinaan UMKM dari Ditjen DIKTI Ristek di Kampus PSDKU Universitas Gunadarma PPU, Jum’at (03/11/2023).

“Perguruan tinggi harus melihat, sebenarnya apa kira-kira yang diperlukan oleh bangsa dan pemerintah, Provinsi dan juga Kabupaten khususnya PPU,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan Rektor Universitas Gunadarma, Margianti serta Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Didik Suhardi.

“Salah satu yang saya lihat, adalah sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia ini tidak kita buat, bagaimana menghadapi IKN sebagai Ibu Kota Negara,” sambungnya.

Selain itu, tantangan lebih besar juga ada di masyarakat di PPU ini. Sebab, secara usia yang masih 21 tahun, harus mampu untuk menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN) dari berbagai sektor.

“Tidak bisa disalahkan Kabupaten PPU yang baru berusia 21 Tahun, Kabupaten yang belum siap menjadi Ibu Kota Negara. Tetapi dengan adanya kebijakan nasional, Kabupaten PPU tentunya harus siap dan segera menyediakan SDM nya,” bebernya.

Satu hal yang patut dilakukan dalam mengondusifkan situasi ini ialah dengan mendukung penuh sektor penghidupan masyarakat. Salah satunya ialah mendorong iklim perekonomian daerah tetap terjaga dengan baik.

“Saya sudah buat edaran bahwa seluruh ASN harus memakai batik produksi PPU. Kedua, saya juga membuat edaran untuk seluruh ASN harus memanfaatkan dan menggunakan seluruh produk lokal, tidak boleh mengambil pangan lokal dari luar. Yang ketiga, tidak ada rapat di kantor pemerintahan wilayah kabupaten PPU yang menghidangkan makanan dari luar,” pungkas Makmur. (ADV/SBK)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti