JAKARTA – KPK akan menyelidiki dugaan keterlibatan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud terkait bagi-bagi kaveling di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim.
Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe angkat bicara terkait hal ini. Dhony menyebut pihaknya sedang fokus konsolidasi pembentukan organisasi. Meski begitu, ia tak menjawab detil terkait dugaan adanya bagi-bagi kaveling itu. “Saat ini kami sedang fokus konsolidasi pembentukan organisasi dan persiapan-persiapan lainnya,” kata Dhony dikutip dari detikcom, Minggu (13/3).
Sebelumnya, KPK mengendus adanya dugaan bagi-bagi kaveling di IKN. Hal itu diutarakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. “Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clear. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Alex dalam keterangan persnya, Jumat (11/03/2022).
Meski tak merinci secara detail, KPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kaltim yang dilakukan dengan menggunakan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. IKN juga menjadi prioritas kami,” ujarnya. “Sementara terkait kaveling, saya nggak tahu apakah itu terkait dengan Bupati PPU itu juga bagi-bagi kaveling. Tentu kalau ada info seperti itu, nanti akan didalami penyidik, kepada siapa saja,” sambung Alex.
Alex menyebut informasi tersebut baru sekadar rumor dan perlu dicari tahu fakta sebenarnya. Sementara itu, untuk bagi-bagi kaveling, dia menyebut KPK juga belum mendapatkan info detailnya. “Tapi informasi itu saya baru tahu, baru rumor. Rumor itu harus dicari kebenarannya, seperti itu,” katanya. “Kita juga belum mendapat info terkait pengkavelingan tersebut. Saya sendiri juga belum dapat info dari staf,” pungkasnya. (dtc)
