BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Bontang Astuti meminta realisasi anggaran semester I di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) ditingkatkan. Pasalnya, menurutnya serapan anggaran di Dinas PUPRK sangat kecil dibandingkan OPD lainnya di Pemkot Bontang.
Dari total anggaran yang diberikan senilai Rp 29 miliar, baru terealisasi Rp 1,8 miliar hingga Agustus 2022 ini. “Harus ditingkatkan. ini sudah masuk Agustus dan baru terealisasi Rp 1,8 miliar. Uangnya masih banyak tapi jalan kita ini masih banyak juga yang rusak, mungkin itu bisa digunakan untuk perbaikan,” beber Astuti saat rapat dengar pendapat (RDP) di Sekertariat DPRD Bontang, Selasa (9/8/2022).
Ia pun meminta agar dinas PUPRK lebih aktif lagi dalam memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah diberikan. Misalnya dengan membenahi infrastruktur di Kota Bontang, salah satunya perbaikan kualitas jalan yang kerap dikeluhkan masyarakat di beberapa titik karena kondisinya yang sudah rusak.
“Seperti jalan Soekarno-Hatta mungkin bisa lebih diperhatikan, karena itu kan bukan jalan nasional. Sementara kalau jalan di Kota Bontang mulai dari Tugu Selamat Datang-Bontang Kuala itu sebagian sudah di back up Balai Jalan jadi tidak banyak menggunakan anggaran APBD,” sebutnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik mengatakan, dari total serapan anggaran semua OPD pada triwulan ketiga, diperoleh angka sebesar 35 Persen. Dinas PUPRK terbilang paling sedikit dalam progres penggunaan anggaran. Ia khawatir adanya Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada akhir tahun. “Alasan anggaran akan jadi alasan ketika ditanya,” ujarnya.
Sementara Kepala Bidang Bina Marga PUPRK Kota Bontang, Anwar Nurdin menjelaskan bahwa rendahnya serapan dikarenakan tidak diterapkannya pencairan uang muka. “Kami tetapkan tidak ada uang muka, pembayarannya juga pembayaran per termin 50 persen dan 100 persen,” jelas Anwar di hadapan Komisi III DPRD Bontang.
Meski begitu Kata Nurdin, kegiatan fisik Dinas PUPRK sudah berjalan sekitar 50 persen. Contohnya perbaikan drainase, jalan dan pembangunan jembatan. Dan hanya tinggal menunggu pembayarannya. Seperti Jalan Soekarno Hatta yang sudah selesai pengerjaannyan tapi sampai sekarang belum terbayarkan karena Dana Alokasi Khusus (DAK) baru diterima 20 persen dari nilai Rp 4 miliar. Ia pun memastikan sebelum akhir triwulan ketiga serapan anggaran meningkat. (adv)
